Kendaraan Listrik Wajib untuk Ibu Kota Baru, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa di ibu kota baru hanya diperbolehkan untuk kendaraan listrik, bukan lagi kendaraan bermotor. Komitmen Jokowi terhadap hal ini adalah upaya menciptakan ibu kota sehat yang ramah lingkungan.

“Gambaran kurang lebih ibu kota baru seperti apa. Sangat hijau. Green city, smart city, compact, autonomous, karena yang kita gunakan electronic autonomous vehicle. Selain itu enggak boleh,” kata Jokowi.

Di balik upaya pemerintah untuk mewujudkan kendaraan ramah lingkungan, berikut kelebihan dan kekurangan penggunaannya:

Kelebihan Kendaraan Listrik

1. Efisiensi Energi

Ada mobil konvensional, energi tersebut terbuang bersama dengan gas yang dihasilkan sistem pembakaran bensin. Sedangkan pada mobil listrik, energi dari getaran akibat pengereman tersebut ditangkap dan disimpan ke dalam baterai sehingga terjadi penambahan daya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kendaraan listrik jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbahan bakar bensin. Meskipun mungkin harga jual mobil listrik lebih mahal, tetapi efisiensi energi ini membuat mobil ini jauh lebih hemat daripada kendaraan konvensional.

2. Perawatan Mudah

Perawatan mobil listrik lebih simpel daripada mobil BBM. Mobil listrik tidak mempunyai sistem pembuangan dan juga tidak perlu ada mengganti oli. Perawatan hanya perlu melakukan pengecekan secara rutin pada komponen mobil listrik seperti merawat baterai.

3. Aman Dikendarai

Meskipun terhitung sebagai penemuan baru, mobil listrik telah melalui serangkaian prosedur pengujian yang sama dengan mobil konvensional lainnya. Salah satu fitur keselamatan yang disediakan oleh mobil listrik adalah jika terjadi kecelakaan, kantung udara akan terbuka dan pasokan listrik terputus dari baterai. Hal tersebut tentu akan mencegah penumpang di dalam mobil untuk mengalami luka atau cedera yang serius.

Kekurangan Mobil Listrik

1. Pengisian Energi Cenderung Lama

Sebagian besar mobil listrik membutuhkan waktu lama untuk mengisi ulang baterai. Sebagai contoh, Nissan LEAF dapat diisi daya hingga 80% dari kapasitas hanya dalam 40 menit. Meskipun demikian, itu membutuhkan stasiun Pengisian Cepat 480V DC. Itu hitungan untuk mengisi baterai versi 40kWh.

Untuk baterai versi 62 kWh yang lebih besar, membutuhkan waktu 60 menit. Jika menggunakan outlet rumah 120V standar, pemilik mobil listrik mungkin harus membiarkan mobilnya terisi daya selama semalam.

2. Baterai Mahal

Meskipun telah dibahas sebelumnya bahwa biaya perawatan dan bahan bakar mobil listrik cenderung murah, namun harga baterai dari mobil listrik cenderung mahal. Hal ini tidak mengherankan karena baterai tersebut diestimasi tahan sampai satu dekade. Paket baterai pengganti motor listrik pun  cenderung mahal. Jika dipertimbangkan, hal tersebut sepadan dengan biaya perawatan pada mesin mobil konvensional.

3. Jarak Relatif Pendek

Mobil listrik dibatasi oleh jarak dan kecepatan. Sebagian besar mobil listrik memiliki jangkauan sekitar 50-100 mil dan perlu diisi ulang lagi. Untuk keperluan perjalanan jangka panjang, mobil listrik sangat tidak disarankan. Meskipun begitu, diharapkan di masa depan mobil listrik bisa di-upgrade sehingga bisa menempuh jarak yang panjang. (Maropindra Bagas/R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini