Kenalkan, Hendrika Mayora, Waria Pertama yang Jadi Pejabat di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Siapa bilang transgender atau waria tidak bisa menjadi pejabat di Indonesia? Ternyata seorang lelaki, Henderikus Kelan yang lebih dikenal sebagai perempuan dengan nama Hendrika Mayora Victoria bisa terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Habi, Kabupten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sepak terjangnya menjadi pejabat publik ternyata menarik perhatian BBC yang membuat satu laporan cukup panjang soal kehidupan waria pertama yang menjadi pejabat di Indonesia.

Memang kelasnya masih desa, tetapi mantan biarawan itu berhasil mengalahkan pesaingnya saat pemilihan anggota BPD atau semacam DPR untuk Habi. Padahal mereka yang dikalahkan tergolong tokoh masyarakat dan mantan pejabat daerah.

Saat pemilihan BPD, 16 Maret 2020, dukungan untuk Mayora lebih banyak datang dari ibu-ibu, salah satunya adalah Yosefina Yasinta. Perempuan berusia setengah abad itu menilai Mayora layak menjadi pemimpin desa karena pandai berkomunikasi dan dekat dengan anak-anak.

Selama dua tahun terakhir, Mayora tinggal di sekretariat Fajar Sikka. Itu adalah organisasi waria yang dia dirikan di Kabupaten Sikka sepulang dari perantauan.

Di Fajar Sikka, kelompok transpuan biasa berkumpul membicarakan masalah mereka sendiri dan masyarakat. Mereka kemudian bersama-sama mencari solusi, dan mengambil tindakan.

Keseharian Mayora hampir tidak berbeda dari perempuan lainnya. Sebelum berangkat kerja ke Kantor Desa Habi, Mayora bersolek, menyapu wajah dengan bedak, dan lipstik merata di bibir.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini