MATA INDONESIA, JAKARTA – Fiskal 2022 dalam kondisi baik. Hingga Juli 2022, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih surplus 0,57% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini dapat mendukung konsolidasi fiskal pada tahun depan. “Hal penting adalah kenaikan harga BBM lebih mendukung keuangan 2023 ketimbang 2022,” kata Ekonom Senior DBS Radhika Rao, Selasa 6 September 2022.
Kementerian Keuangan memperkirakan subsidi dan pengeluaran kompensasi pada 2023 sebesar Rp337 triliun, turun dari Rp502 triliun pada tahun ini. Pada saat sama, faktor positif yang membuat pendapatan industri pengolahan meningkat dan sumber daya alam mungkin menurun pada tahun depan.
Itu sebabnya, ada mandat untuk menurunkan defisit fiskal 2023 kembali ke 3% dari PDB dan subsidi energi dipotong sepertiga, menunjukkan penyesuaian harga bahan bakar dimasukkan ke dalam perhitungan tahun depan.
“Dengan pemilihan umum akan berlangsung pada awal 2024, kesempatan mengambil keputusan peka secara politik juga menyempit dengan cepat,” kata Rao.
Ia melihat perbedaan yang signifikan antara harga BBM non-subsidi dan BBM bersubsidi akan mempengaruhi pola konsumsi. Jatah konsumsi bahan bakar mungkin habis pada Oktober jika laju konsumsi saat ini berlanjut.
Per 22 Juli, solar bersubsidi mencapai 9,9 juta kl, yaitu dua pertiga dari jatah untuk tahun ini, dan bensin bersubsidi 16,8 juta kl, atau 73% dari jatah. Pada Agustus, bensin kemungkinan mencapai 80% dari ambang batas.
Rao menuturkan, kenaikan harga bahan bakar 30% sudah pernah terjadi sebelumnya. Menjelang kenaikan harga BBM terakhir pada 2014, inflasi utama melonjak dari rata-rata 5,3% secara tahunan (year on year/yoy) dalam enam bulan sebelumnya menjadi 6,8% setelah kenaikan.
