Kementerian PUPR Bantah Pejabatnya Terkena OTT KPK, Begini Fakta Sebenarnya

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabatnya. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto menegaskan dia mengantarkan pejabat bersangkutan ke KPK.

“Tadi malam saya sendiri yang mengantar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Refly Ruddy Tangkere ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan,” kata Widiarto di kantornya, Rabu 16 Oktober 2019.

Menurut Widiarto, langkah itu dilakukan sebagai upaya mendukung komisi antirasuah mengungkap kasus suap di lingkungan Kementerian PUPR.

Dia menegaskan, Kementerian PUPR akan mengikuti seluruh proses yang berjalan di KPK. Termasuk, menunggu penetapan status oknum pejabat yang dimaksud.

Selain pejabat Kementerian PUPR, dalam operasi itu KPK juga mengamankan pejabat pembuat komitmen, staf balai, dan pihak swasta.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menduga ada transaksi senilai Rp 1,5 miliar dalam proyek jalan di Kalimantan Timur sehingga dilakukan OTT.

Operasi itu dilakukan hampir bersamaan dengan OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Lokasinya di Bontan Kalimantan Timur dan Jakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini