MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani, berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement yaitu menurunkan 29 persen emisi CO2 dengan upaya sendiri serta 41 persen CO2 melalui bantuan internasional pada tahun 2030.
“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk tindakan mitigasi perubahan iklim. Tapi untuk mencapai target tersebut perlu sumber dana yang besar yaitu sekitar 3.461 triliun rupiah atau sekitar 266 triliun per tahun,” ujar Sri Mulyani dalam acara HSBC Summit 2022 di Jakarta, Rabu 14 September 2022.
“Sedangkan APBN hanya mengalokasikan 89,6 triliun per tahun atau 3,6 persen dari total pengeluaan pemerintah. Karena itu untuk bisa mencapai target pembangunan rendah karbon dan nol emisi, perlu bantuan banyak pihak,” ungkapnya.
Dalam Paris Agreement, Indonesia berkomitmen dalam menurunkan gas emisi melalui pertemuan COP26 UNFCCC (Pertemuan Negara-Negara Pihak pada Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim) yang berlangsung di Glasgow Inggris, 31 Oktober-13 November 2021.
Glasgow Climate Pact menekankan pentingnya upaya bersama dalam membatasi kenaikan suhu global sebanyak 1,5 derajat Celcius. Dokumen tersebut menggambarkan pandangan Indonesia mengenai pentingnya peningkatan implementasi konkret atas komitmen tiap negara.
Hal yang penting lainnya adalah penuntasan panduan implementasi pasal 6 Paris Agreement tentang pasar karbon global. Hal ini sejalan dengan rencana Indonesia untuk mendorong pemanfaatan nilai ekonomi karbon sebagai bagian dari langkah strategis pengendalian perubahan iklim.
Selain mendukung langkah penurunan emisi, upaya ini akan memungkinkan perluasan sumber-sumber pendanaan pengendalian iklim yang melibatkan sektor swasta dan aktor non-pemerintah lainnya.
