Kemenpora Klarifikasi Terkait Ancaman Badan Anti-Doping Dunia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menpora Zainudin Amali mengklarifikasi mengenai surat putusan World Anti-Doping Agency (WADA) diterima sejak 5 September. Namun pihak Kemenpora baru mengirimkan surat sanggahan mereka siang tadi.

Sebelumnya Indonesia masuk dalam daftar negara yang tidak patuh dalam penerapan program pengujian doping untuk para atletnya. Sehingga pihak WADA memberikan surat teguran pada Indonesia, Korea Utara, dan Thailand.

Dalam pernyataannya, Menpora Amali baru sempat mengirim respons ke WADA hari ini, Jumat 8 Oktober, dengan alasan adanya kendala komunikasi dari LADI (Lembaga Anti-Doping Indonesia) karena pergantian kepengurusan.

“WADA sendiri memberikan jangka waktu kira-kira 21 hari dalam surat yang waktu itu kita dapatkan. Jadi masih ada waktu dan langsung gerak cepat. Hari ini kami langsung koordinasi dengan LADI untuk menanyakan gimana posisi kita sampai dikatakan tidak patuh,” ujar Zainudin Amali, dalam jumpa pers virtual, Jumat 8 Oktober 2021.

Namun nyatanya, seperti yang telah dijelaskan oleh Menpora Amali melalui webinar, kendala sampel yang tidak dikirimkan ke WADA sejak 2020 karena Maret awal Indonesia terkena dampak pandemi dan tak adanya kegiatan yang berlangsung saat itu untuk dijadikan sampel anti-doping. Oleh karena itu, Kemenpora kesulitan karena pengambilan sampel yang tidak berdasarkan nama atlet dan kebanyak atletnya sedang tidak ada di dalam negeri.

Zainudin berharap sampel anti-doping ini dapat terpenuhi dari perhelatan PON XX dan banyaknya pertandingan-pertandingan pada 2022 yang akan datang.

“Ini lebih kepada pengiriman sampel. Jadi tidak patuh karena pengiriman sampel itu pada 2020, (karena) kita memang merencanakan akan memberikan sampel,” tambahnya.

Belum diketahui pasti kapan sanksi yang diterima Indonesia, Korea Utara, dan Thailand dicabut. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah tiga kejuaraan bulutangkis pada November 2021 di Bali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini