Kemendagri Siap Bantu Masyarakat yang Ingin Vaksin tapi Belum Punya NIK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya siap membantu masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi Covid-19 tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Jadi sekarang yang belum punya NIK segera hubungi dinas kesehatan masing-masing atau langsung ke dinas dukcapil masing-masing,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Zudan saat memberikan keterangan pers secara virtual, usai menandatangani kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan, pada Jumat 6 Agustus 2021.

Ia menjelaskan, dengan laporan tersebut maka Dinas Dukcapil bakal segera memproses NIK yang bersangkutan, agar vaksinasi dapat segera dilakukan. Imbauan ini berkaitan dengan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan terkait Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Zudan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan instruksi ke Dinas Dukcapil di daerah agar segera merespons kebijakan tersebut. Ia mencontohkan kerja kolaborasi yang dapat dilakukan. Menurutnya, bila vaksinasi hendak dilakukan di panti asuhan dan mendapati anak-anak yang belum memiliki NIK, maka Dinas Kesehatan perlu mengajak Dinas Dukcapil untuk membantu pendataan.

“Mengajak Dinas Dukcapil datang ke panti asuhan itu, melakukan pendataan memberikan formulir F-1.01 diterbitkan NIK langsung saat itu juga bisa sambil diproses vaksinasinya, jadi tidak ada yang terhambat,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Soal Wacana Hak Angket Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Pakar Politik: Itu Tantangan Besar!

Mata Indonesia, Sleman - Usulan terkini untuk DPR mempertimbangkan hak angket guna menyelidiki potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin mendapatkan dukungan. Arya Budi, Pakar Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa rencana tersebut memiliki kemungkinan untuk direalisasikan dalam teori.
- Advertisement -

Baca berita yang ini