Kemenag Jelaskan Makna Sebenarnya Istilah ‘Manipulator Agama’

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) sepakat dengan usulan Presiden Joko Widodo yang berencana mengganti istikah radikalisme menjadi ‘manipulator agama’.

Dijelaskan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amir, penggunaan kata ‘manipulator agama’ sudah tepat, karena radikal terkadang masih multitafsir atau terjadi perbedaan antara yang mengucapkannya dan yang diucapkan.

“Radikalisme sering salah dipahami istilahnya. Tapi penggunaan manipulator agama dapat dipahami mereka adalah yang memanipulasi agama dijadikan instrumen untuk menjustifikasi kekerasan,” kata Amir di Jakarta, Senin 11 November 2019.

Amir juga berkata, mereka yang pantas disematkan istilah manipulator agama adalah yang selalu menjadikan agama sebagai cara-cara tertentu untuk meraih tujuan berbeda, baik bentuknya kekerasan atau penghasutan ideologi yang bertentangan dengan falsafah negara, Pancasila.

“Dia gunakan agama untuk tujuan yang bertentangan dengan agama itu sendiri,” ujar Amir.

Ia berharap dengan diubahnya diksi tersebut, masyarakat lebih mampu mengartikan dan memahami bagaimana para oknum mencederai agama untuk tujuan menyimpang.

“Pancasila, NKRI, UUD45 adalah harga mati yang harus bersama kita perjuangkan, kita harus pahami benar apa pun agamanya untuk bersama membuat kita menjadi masyarakat yang taat beribadah dan menghargai kita sebagai warga negara baik,” katanya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini