Kemen PANRB Luncurkan Program ‘ASN Merdeka,’ PNS Administrasi Bisa Jadi Bos di BUMN

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meluncurkan program ASN Merdeka untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Melalui program tersebut setiap ASN bebas memilih tempatnya berkarir termasuk ke Badan Usaha Milik Negara (BMUN).

Hal tersebut sudah dilakukan di lingkungan Kementerian PANRB yang menempatkan sejumlah pegawainya di posisi baru di BUMN.

“Program ini sangat berpihak kepada ASN. PNS akan lebih merdeka. Mereka lebih bebas memilih untuk berkarier. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi ASN itu sendiri,” kata Menteri Tjahjo yang dikutip Selasa 10 Mei 2022.

Sebaliknya, pegawai BUMN pun bisa menjadi ASN.

Ketika seorang pegawai perbankan ingin merasakan bagaimana menjadi ASN, dia bisa melamar jadi ASN.

Menurut Menteri Tjahjo, perpindahan pegawai BUMN ke kementerian sudah dilaksanakan KemenPAN-RB.

Salah satunya Deputi SDM bidang Aparatur Kemen PAN-RB, Alex Denni dari BUMN.

Sebelumnya, dia mengikuti seleksi terbuka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi deputi.

Selain itu, ada PNS KemenPAN-RB pindah ke BUMN dan menduduki posisi strategis.

Dengan ASN Merdeka, Menteri Tjahjo berharap birokrasi lebih fleksibel, lincah, dan makin profesional.

Sebab dari 4,2 juta pegawai negeri sipil, 1,6 juta orang di antaranya adalah tenaga administrasi.

Mereka dinilai membebani ruang gerak birokrasi, apalagi kata Tjahjo, mereka tidak bisa dipecat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Tegaskan Bansos Harus Bermanfaat, Bukan Alat Judi Daring

Oleh : Wiliam Pratama Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh pemerintah merupakan bentuk nyata kepeduliannegara terhadap masyarakat yang terdampak situasi ekonomi. Di tengah tekanan daya beliakibat fluktuasi harga kebutuhan pokok, bansos menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas sosial, membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sertamenjadi penguat daya tahan rumah tangga. Namun di balik niat baik itu, terdapat tantanganserius: penyalahgunaan bansos untuk praktik Judi Daring yang merusak sendi ekonomi dan moral masyarakat. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, secara tegas mengingatkan masyarakatpenerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tidak menyalahgunakan dana bantuan untukaktivitas yang kontraproduktif. Dalam kunjungannya ke Kota Pekanbaru, Wapres meninjaulangsung proses penyaluran BSU yang diberikan kepada pekerja sektor informal dan buruhterdampak ekonomi. Ia menekankan bahwa bansos ini bukan untuk dibelanjakan pada kegiatan spekulatif seperti Judi Daring, tetapi harus digunakan untuk memenuhi kebutuhanpokok dan memperkuat ekonomi keluarga. Peringatan Wapres Gibran bukan tanpa dasar. Praktik Judi Daring saat ini telah menjangkitiberbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam tekanan ekonomi. Dengandalih “mencari keberuntungan,” sebagian masyarakat justru terjebak dalam pusaran hutangdan ketergantungan. Hal ini sangat ironis, karena dana yang disediakan negara sebagaipenopang hidup justru berpotensi menjadi jalan kehancuran jika tidak digunakan secara bijak. Hal senada juga ditegaskan oleh Gubernur Jawa...
- Advertisement -

Baca berita yang ini