Kemarau Memburuk, BNPB Sebut Sudah 1.900 Desa Kekeringan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Musim kemarau membawa dampak yang buruk di sejumlah wilayah. Terbaru, BNPB mencatat lebih dari 1.900 desa di 79 kabupaten dan 7 provinsi di Indonesia dilaporkan mengalami kekeringan parah.

Kepala BNPB Doni Monardo menyebut, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi paling banyak terdampak kekeringan, yakni mencapai 851 desa, disusul Jawa Timur 566 desa, NTB 302 desa, Jawa Tengah 17 desa, Yogyakarta 78 desa, Jawa Barat 42 desa dan Bali 25 desa.

Beberapa strategi mengatasi kekeringan tersebut sudah disiapkan BNPB, di antaranya melakukan penanganan dengan cara menyediakan suplai air bersih yang menjadi kebutuhan warga.

Selain itu, kata Doni, langkah konkret lainnya yang dilakukan BNPB seperti menambah mobil tangki, hidran umum dan sumur bor.

Yang terbaru, BNPB mendukung penuh adanya operasi hujan buatan. Hujan buatan itu tentu saja diharapakan bisa menjadi solusi alternatif penyediaan air dan pembasahan lahan yang kering selama kemarau.

Menghadapi kemarau kali ini, Doni mengaku pihaknya sudah mengajukan strategi penanganan jangka menengah sampai panjang, yang harus dilakukan dengan sinergi sejumlah pihak-pihak terkait.

Strategi tersebut antara lain revitalisasi dan reforestasi daerah aliran sungai serta danau, embung dan sumur bor permanen, pembuatan waduk hingga pengendalian pemanfaatan air tanah.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini