MATA INDONESIA, NAYPYDAW – Anggota parlemen Myanmar yang digulingkan sedang menjajaki apakah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dapat menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak kudeta awal Februari.
“ICC adalah salah satunya. Kami bukan negara pihak ICC, tetapi kami perlu … mengeksplorasi cara dan sarana untuk membawa kasus ini ke ICC,” kata Kyaw Moe Tun, melansir Reuters, Jumat, 19 Maret 2021.
Di Jenewa, pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam pembunuhan pengunjuk rasa pro-demokrasi dan penahanan sewenang-wenang. Mereka mengatakan, pemerintah asing harus mempertimbangkan untuk mengejar para junta militer yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi,” kata Kepala Tim PBB, Nicholas Koumjian dalam sebuah pernyataan.
“Mereka bukanlah orang yang secara fisik melakukan kejahatan dan bahkan seringkali tidak hadir di lokasi di mana kejahatan terjadi. Untuk membuktikan tanggung jawab mereka membutuhkan bukti laporan yang diterima, perintah yang diberikan, dan bagaimana kebijakan ditetapkan,” ucapnya.
Juru bicara junta militer Myanmar mengungkapkan bahwa pasukan keamanan hanya menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan aparat kepolisian yang melarikan diri ke India karena diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa.
Aparat militer dan polisi Myanmar menggunakan taktik kekerasan yang semakin meningkat demi menekan demonstrasi harian yang dilakukan oleh para pengunjuk pemimpin terpilih yang ditahan, Aung San Suu Kyi.
Jumlah orang yang tewas dalam kerusuhan terus meningkat, menjadi setidaknya 224 jiwa, berdasarkan data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).
Sebuah tim penyelidik PBB di Myanmar meminta orang-orang untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti dokumenter tentang kejahatan yang diperintahkan oleh junta militer untuk menuntut para pemimpinnya di masa mendatang.
Ratusan orang telah meninggalkan kota-kota di Myanmar sejak kudeta dan aksi demonstrasi pecah. Mereka berlindung di daerah yang dikuasai oleh milisi etnis di perbatasan Thailand, kata seorang pejabat dari salah satu kelompok itu.