Keinginan Warga Indonesia Punya Presiden Perempuan Naik Drastis, Puan Tertinggi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Keinginan warga Indonesia memiliki presiden perempuan melonjak drastis.

Hal itu tercermin dari survei yang dilakukan Lembaga KedaiKOPI 3-18 Agustus 2022.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, terjadi peningkatan drastis atas penerimaan publik terhadap presiden pada November 2021 yang angkanya hanya 34 persen, pada Agustus 2022 meroket hingga 55,5 persen.

“Namun, penerimaan presiden perempuan masih lebih rendah dibanding penerimaan publik terhadap anggota legislatif perempuan (76 persen), bupati/walikota perempuan (70,8 persen), gubernur perempuan (68 persen), dan wakil presiden perempuan (64,7 persen),” ujar Kunto yang dikutip Minggu 4 September 2022.

Penerimaan publik terhadap presiden perempuan, menurut Kunto, semakin bertambah hingga 62,4 persen jika dihadapkan pada permasalahan konkret yang dihadapi bangsa.

Menurutnya, temuan itu menandakan perempuan dipersepsi memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah bangsa yang merupakan salah satu kualitas penting sebagai pemimpin sebuah negara.

Dari enam nama perempuan yang disurvei elektabilitasnya oleh KedaiKOPI, nama Puan Maharani paling unggul dengan 9,6 persen, sedangkan lima lainnya di bawah satu persen.

Kelimanya adalah Megawati Soekarnoputri ibu kandung Puan hanya 0,7 persen, Susi Pudjiastuti (0,6 persen), Khofifah Indar Parawansa (0,6 persen), Tri Rismaharini (0,5 persen), dan Sri Mulyani (0,2 persen).

Namun, angka itu masih lebih kecil dari elektabilitas calon presiden lelaki seperti Ganjar Pranowo (26 persen), Prabowo Subianto (18 persen), Anies Baswedan (14,5 persen), dan Ridwan Kamil (7,7 persen).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini