Kebijakan Anak Buah Gubernur Anies Susahkan Warga, PT KCI Normalkan Lagi Perjalanan Kereta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kebijakan anak buah Gubernur Anies Baswedan susahkan dan menimbulkan kekacauan warga Jabodetabek Senin 23 Maret 2020 pagi, maka PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menormalkan lagi jadwal perjalanan kereta Senin sore ini.

Sebelumnya PT KCI mengikuti kebijakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo yang kembali membatasi jam operasional angkutan massal di Jabodetabek termasuk kereta commuter.

Seperti dilakukan 16 Maret 2020, jadwal perjalanan kereta diubah lagi hanya dari pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Sebelumnya Kepala Dishub DKI Jakarta menegaskan pembatasan yang mulai berlaku sejak senin 23 Maret 2020 ini hingga 5 April 2020 karena mempertimbangkan keadaan tanggap darurat akibat wabah Covid19.

Semua angkutan umum dibatasi jam beroperasinya seperti di atas. Kebijakan itu berlaku untuk kereta commuter line, MRT hingga Bus Transjakarta, mulai senin ini. Hal itu juga berlaku untuk angkutan umum lainnya seperti mikrotrans, minitrans hingga angkutan perbatasan kota.

Namun, kebijakan itu justru menyulitkan warga Jabodetabek yang akan menuju tempat kerja. Mereka terpaksa harus berdesakan sehingga tidak bisa diterapkan pola jaga jarak seperti sebelumnya.

Terjadi penumpukan penumpang di mana-mana. Akhirnya manajemen KCI langsung mengubah lagi jadwal sore ini menjadi normal.

“#RekanCommuters PT KCI telah melakukan evaluasi atas jadwal operasional KRL yang berlangsung pagi ini. Jadwal KRL akan kembali normal mulai sore ini pukul 15.00 (23/3) Info lengkap bisa dilihat melalui website http://krl.co.id link : https://bit.ly/3bbs7VU |1,” begitu pernyataan resmi KCI di akun twitter Info Commuter Line
@CommuterLine.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini