Kearifan Lokal, Desa di IKN Tak akan Jadi Kelurahan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak mengubah budaya dan kearifan lokal desa-desa setempat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menginginkan kearifan lokal desa di IKN harus jadi etalase Indonesia.

Menurutnya, desa di kawasan IKN harus bisa memanfaatkan peluang untuk mengembangkan potensi daerahnya.

Ia menuturkan desa-desa di lingkungan IKN mesti menjadi cerminan Indonesia. Hal itu menurutnya bisa terwujud dengan adanya kolaborasi semua pihak baik di pusat maupun daerah.

“Kita memang harus mereferensikan desa hingga menjadi etalase desa di Indonesia. Ini sedang saya siapkan di IKN. Saya berusaha agar desa-desa di sana jangan berubah dari segi apapun meski jadi ibu kota negara. Karakter desa jangan sampai berubah menjadi kelurahan,” kata Gus Halim, Selasa 26 Juli 2022.

Ia menekankan hal seperti itu akan terwujud jika semua pihak mau terlibat. Sebab, pemanfaatan potensi dan kearifan lokal bukan hanya tugas dari Kemendes PDTT.

“Kalau enggak, ya enggak akan bisa. Sengotot apapun Kementerian Desa bertindak karena harus sinergi dengan ini dan itu,” tegasnya.

Ia menambahkan salah satu hal yang menarik dari desa adalah kearifan lokal berupa budaya maupun potensi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ia pun mengingatkan kepada semua orang di desa untuk membangun desanya tanpa meninggalkan budaya setempat.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini