Kata Wapres Ma’ruf Amin Soal Teori Konspirasi COVID-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Narasi teori konspirasi COVID-19 kerap diperbincangkan kelompok masyarakat akhir-akhir ini. Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, narasi itu dibangun dengan cara berpikir tekstual dan konservatif.

Hal itulah, kata dia, membentuk cara pandang yang sempit termasuk dalam memahami persoalan pandemi.

“Teori konspirasi menjadi angle utama mereka dalam melihat suatu persoalan yang muncul, seperti cara memandang pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Minggu 10 Mei 2020.

Bahkan ada narasi yang cenderung mengatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan konspirasi untuk melemahkan umat Islam. Menurut dia, kelompok orang dengan cara berpikir tersebut akan menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap tidak sesuai dengan teks-teks yang mereka pahami.

“Orang yang mempunyai cara berpikir tekstual biasa dikategorikan sebagai kelompok konservatif. Padahal kesalahan utamanya adalah berada pada cara berpikir mereka yang tekstualis dalam memahami, dan ini tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW,” katanya.

Pun ia menambahkan cara berpikir tekstual dapat terlihat di masa pandemi COVID-19, di mana fatwa MUI terkait kemudahan beribadah dianggap sebagai upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Allah SWT.

Perspektif dari cara berpikir tekstual itulah yang menimbulkan kecurigaan yang berlebihan, khususnya terhadap kelompok-kelompok yang dianggapnya sebagai musuh, seperti warga non-Muslim. “Buktinya, secara sistematis (mereka beranggapan) umat Islam dijauhkan dari masjid. Mereka meyakini bahwa cara terbaik melawan COVID-19 adalah dengan berbondong-bondong ke masjid. Padahal saat ini berpotensi menularkan virus,” kata Wapres.

Untuk itu, Wapres meminta umat Islam untuk tidak menerapkan cara berpikir tekstual karena itu jauh dari roh keagamaan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa potensi penularan COVID-19 tidak bisa hanya dipasrahkan kepada Allah SWT.

“Kita harus mengambil ikhtiar secara optimal atau kalau ulama mengatakan secara lahir berikhtiar, secara batin kita pasrah kepada Allah SWT,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini