Kasus Positif Covid-19 Naik, Kantor di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Lonjakan kasus positif covid-19 di tanah air, membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan kembali memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 15 Juni hingga 28 Juni.

Ada beberapa aturan baru yang diterapkan pemerintah dalam perpanjangan PPKM mikro kali ini. Salah satunya perkantoran yang berada di daerah zona merah Covid-19 wajib menerapkan work from home (WFH) 75 persen.

“Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro merah itu kantornya hanya terisi 25 persen, namun kantor itu harus digilir,” ujar Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto, Senin 14 Juni 2021.

Ia meminta pegawai yang bekerja dari kantor atau wfo (work from office) digilir tidak terpaku terhadap satu pegawai saja.

Artinya 25 persen itu kata dia, bukan mereka yang itu-itu saja, tetapi harus diputar. Sehingga meyakinkan bahwa yang work from office itu bergantian dan memastikan bahwa pekerjaannya itu adalah stand by di tempat mereka bekerja masing-masing.

“Kemudian kalau yang di daerah oranye atau kuning WFO dan WFH-nya 50 persen,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini