Karhutla Menggila, Kementan dan Kominfo Diminta Ikut Turun Tangan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Kebakaran hutan di sejumlah daerah semakin parah. Sejumlah kementerian pun terpaksa harus diikutsertakan dalam penanganan ‘bencana’ musim kemarau tersebut, di antaranya yang terbaru adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Seperti diketahui, satu-satunya kementerian yang sejauh ini terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Conro Kirono berkata untuk penanganan karhutla kali ini, koordinasi akan terus diperluas antara KLHK, TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan BPBD daerah terdampak.

Ia juga menjelaskan peran Kementan dan Kominfo dalam penanganan karhutla. Menurutnya, Kementan akan memberi saran terkait tanaman apa saja yang sebaiknya ditanam di lokasi yang selama ini menjadi wilayah rawan karhutla.

“Ya tanaman apa saja, mungkin kopi liberika atau jenis lain yang intinya tidak menyerap banyak air seperti sawit kalau ditanam di lahan gambut,” ujar Condor di Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Sementara untuk Kominfo, akan bertugas memberi imbauan dan arahan yang penting untuk diikuti serta ditaati masyarakat di wilayah-wilayah rawan karhutla.

Kominfo juga nantinya akan berperan untuk memberikan akses informasi terbaru pengendalian karhutla yang tengah berjalan kepada masyarakat luas.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini