Kapolda Sulteng: Perumahan yang Dibakar di Sigi Tinggi Toleransi Beragamanya

Baca Juga

MATA INDONESIA, PALU – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan tidak ada gereja yang dibakar di wilayah hukumnya yaitu Kabupaten Sigi. Itu kawasan yang dikenal dengan toleransi beragamanya yang tinggi.

Didampingi Komandan Korem 132/Tadulako, Brigadir Jenderal TNI Farid Makruf, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Rakhman Baso menegaskan obyek yang dibakar adalah rumah penduduk.

Pelakunya adalah orang tidak dikenal. Tempat kejadian perkara (TKP) itu adalah kawasan transmigrasi yang terdiri dari 50 rumah dan hanya sembilan unit yang penghuninya menetap.

Menurut Baso kawasan itu juga bukan merupakan konsentrasi masyarakat kristen, melainkan bercampur dengan pemeluk agama lainnya. Menurut Baso toleransi diantara kesembilan penghuni rumah itu sekarang sangat bagus.

Kronologi kejadiannya menurut Baso, pada Jumat 27 November 2020 pada pukul 09.00 WIB salah satu rumah itu didatangi sekitar delapan OTK.

Mereka masuk melalui pintu belakang dan berhasil mengambil beras sekira 40 kilogram. OTK melakukan penganiayaan tanpa ada pernyataan apa pun, menggunakan senjata tajam tanpa perikemanusiaan mengakibatkan empat orang korban.

Setelah itu OTK membakar rumah sebanyak kurang lebih enam rumah. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah empat rumah yang dibakar juga tidak habis seluruhnya, hanya bagian belakang yang umumnya rumah tambahan dengan atap alang-alang.

Baso memastikan pelaku kekerasan menyebabkan korban jiwa di Kabupaten Sigi diduga dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso berdasarkan keterangan saksi.

Ia mengatakan saat ini situasi kondusif dan aparat keamanan sudah melakukan trauma heling kepada warga setempat untuk takut terkait kejadian itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini