MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Juru kampanye di salah satu kota di Myanmar menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya akan terus melakukan protes, sampai revolusi di Myanmar menang. Ia telah memiliki taktik untuk kembali melakukan protes.
“Kami memprotes di mana tidak ada polisi atau militer, kemudian ketika kami mendengar mereka datang, kami segera bubar. Kami akan terus melakukan protes sebisa kami, sampai revolusi menang,” kata juru kampanye, Kyaw Min Htike melansir Reuters.
Para penetang kudeta Myanmar masih terus melakukan protes, sementara tekanan internasional kepada junta militer semakin meningkat untuk meningkatkan penindasan terhadap para demonstran.
Seorang pria muda ditembak dan dibunuh di salah satu wilayah paling bergejolak, di kota utama Yangon. Asosiasi Bantuan untuk Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan, sejak kudeta yang terjadi pada awal Februari, sebanyak 238 jiwa meninggal dunia.
Pertumpahan darah tidak serta merta memadamkan kemarahan publik atas kembalinya kekuasaan militer, penggulingan pemerintah terpilih, dan penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Pada Sabtu (20/3), puluhan pengunjuk rasa berkumpul di kota kedua Mandalay. Beberapa orang terluka ketika sebuah kendaraan menabrak mereka dan ketika polisi menembakkan peluru karet, sebuah portal berita kota melaporkan. Tidak jelas mengapa kendaraan itu menabrak para pengunjuk rasa.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari Jumat (19/3) mengutuk apa yang dia sebut sebagai kekerasan brutal militer yang terus berlanjut dan mendesak dunia internasional untuk bersatu menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar.
Pelapor PBB Tom Andrews menyerukan sanksi sebagai tanggapan atas serangan kejam para junta militer terhadap para demonstran dan para pendukung demokrasi.
“Dunia harus merespons dengan memotong akses mereka ke uang dan senjata,” tulis pelapor PBB, Tom Andrews di Twitter.
Pihak berwenang telah memperketat pembatasan pada layanan internet, membuat informasi semakin sulit untuk diverifikasi, dan menekan sejumlah media independen.
Sementara Facebook telah melarang semua halaman yang terkait dengan militer karena pedoman menghasut kekerasan. Pada Sabtu (20/3), Twitter mengatakan telah menangguhkan halaman kementerian informasi di bawah manipulasi platform dan kebijakan spam perusahaan.
