Kalau Vaksinasi Tembus 2 Juta Per Hari, Awal 2022 Covid-19 di Tanah Air Berubah Jadi Endemi

Baca Juga

MATA INDONESIA, CILACAP – Badan Intelijen Negara (BIN) terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi ke sejumlah daerah di Indonesia. Hari ini, BIN kembali menggelar vaksinasi massal bagi pelajar dan dan santri serta warga secara Door to Door di sepuluh provinsi.

Adapun sepuluh provinsi yang menggelar vaksinasi BIN kali ini yaitu Jateng, Jatim, Sumut, Riau, Lampung, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sulteng dan Maluku dengan total 107.000 vaksin. Kegiatan itu ditinjau langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, Kamis 23 September 2021.

Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Budi Gunawan SH MSi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

“Pada hari ini BIN kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi door to door bagi pelajar SMP, SMA dan santri ponpes, serta pembagian bansos dan vitamin secara serentak di Sembilan provinsi lainnya,” ujarnya di Cilacap.

Menurut Budi Gunawan, Cilacap menjadi salah satu kabupaten yang mendapat perhatian karena laju vaksin di daerah tersebut rendah. Vaksinasi dosis pertama baru 20,19 persen. Sedangkan dosis keduanya 11,50 persen.

Terdapat dua lokasi vaksinasi di Cilacap yang ditinjau langsung Presiden Joko Widodo. Sedangkan lokasi lainnya ditinjau secara virtual. Presiden meninjau vaksinasi massal pelajar di SMA Negeri 2 Cilacap, kemudian vaksinasi door to door di Jalan Sentolo Kawat Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas kunjungan dan tinjauan langsungnya. “Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kunjungan Bapak Presiden, hal ini menyemangati kami untuk terus berjuang agar herd immunity dapat segera tercapai, ekonomi dapat dibuka khususnya untuk menyelamatkan UMKM dan kami dapat konsentrasi mengawal pembangunan nasional,” katanya.

Jenderal bintang empat tersebut lalu menjelaskan bahwa program vaksinasi door to door dan vaksinasi pelajar yang terus dilakukan BIN bertujuan untuk memotong dua risiko besar ke depan yaitu adanya kantong-kantong daerah dengan tingkat vaksinasi rendah dan varian Covid-19 yang dapat menghindari imunitas hasil vaksinasi.

“Melalui vaksinasi kita dapat memutus mata rantai penularan, menurunkan laju kasus, dan mengurangi risiko fatal (kematian) jika terinfeksi Covid-19,” ujarnya.

Ia pun berharap percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi transisi dari penanganan pandemi ke pengelolaan endemi.

BIN memprediksi jika bulan September 2021 kasus Covid-19 tidak melonjak, di mana angka kasus positif harian pada kisaran 5 ribu hingga 7 ribu kasus per hari dan vaksinasi nasional mencapai 1,5-2 juta per hari, maka transisi pandemi ke endemi dapat dimulai Januari 2022.

“Namun jika kasus harian kembali naik di bulan September 2021 (kisaran 15 ribu sampai 20 ribu per hari) dan pelaksanaan vaksin booster bulan Februari 2022, maka transisi baru dapat dimulai April 2022,” ujarnya.

Kepala BIN juga mengimbau serta sangat mengharapkan peran serta seluruh masyarakat tidak hanya dalam program vaksinasi, tetapi juga disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini