MATA INDONESIA, JAKARTA – Junta miilter Myanmar berada di bawah tekanan ketika negara-negara kaya di dunia yang tergabung dalam Kelompok G7 mengutuk sikap junta militer yang merespons para demonstran dengan kekerasan. Ini merupakan teguran keras menyusul sanksi ketat dari Amerika Serikat dan Belgia.
Junta militer atau Tatmadaw secara bertahap meningkatkan kekuatan terhadap warga Myanmar yang turun ke jalan. Sebagaimana diketahui, usai kudeta pada 1 Februari, warga Myanmar dari berbagai lapisan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut militer mengembalikan kekuasaan dan mendesak untuk membebaskan Aung San Suu Kyi.
Sejauh ini, tiga demonstran anti-kudeta dilaporkan meninggal dunia. Salah satunya adalah seorang perempuan bernama Mya Thwe Thwe Khaing. Perempuan berusia 21 tahun itu meninggal setelah mendapat tembakan aparat keamanan di kepalanya.
“Penggunaan amunisi langsung terhadap orang-orang yang tidak bersenjata tidak dapat diterima,” kata Menteri Luar Negeri dari kelompok negara demokrasi kaya G7 – yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa – dalam sebuah pernyataan, melansir Arab News.
“Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban. Menyerukan pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya dan menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional,” sambungnya.
Kecaman tajam datang setelah dua anggota rezim lainnya dimasukkan daftar hitam oleh Amerika Serikat, yakni kepala Angkatan Udara Maung Maung Kyaw dan sesama anggota junta Moe Myint Tun – setelah mengumumkan sanksi yang ditargetkan terhadap jenderal tinggi lainnya awal bulan ini.
“Kami tidak segan-segan menindak mereka yang melakukan kekerasan dan menekan kemauan rakyat,” kata Menteri Sekretaris Negara AS, Antony Blinken.
Beberapa jam sebelumnya, Uni Eropa telah menyetujui sanksi yang menargetkan militer dan kepentingan ekonomi Myanmar, dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa dukungan keuangan untuk program reformasi pemerintah ditahan.
