MATA INDONESIA, BEIJING – Kawanan kapal Cina diketahui telah membuang kotoran manusia dan air limbah selama bertahun-tahun di daerah yang menjadi sengketa, Laut Cina Selatan. Akibatnya, berkembang ganggang yang merusak terumbu karang dan mengancam populasi ikan.
Dalam foto yang diambil oleh satelit selama lima tahun terakhir menunjukkan bagaimana kotoran manusia, limbah, dan air limbah telah menumpuk dan menyebabkan tumbuhnya alga pada terumbu karang di wilayah Spratlys –tempat ratusan kapal penangkap Cina berlabuh.
“Ketika kapal tidak bergerak, kotoran menumpuk. Ratusan kapal yang berlabuh di Spratly membuang limbah mentah ke terumbu karang yang mereka tempati,” kata Liz Derr, yang mengepalai Simularity Inc, sebuah perusahaan perangkat lunak yang menciptakan teknologi kecerdasan buatan untuk analisis citra satelit, melansir WION.
“Ini adalah malapetaka dengan proporsi epik dan kami hampir mencapai titik tidak bisa kembali,” sambung Derr.
Dia memperingatkan bahwa kumpulan ikan, termasuk tuna yang bermigrasi, berkembang biak di terumbu yang rusak dan dapat menyebabkan stok ikan menurun drastis di daerah lepas pantai yang merupakan sumber makanan utama regional.
Pejabat Cina tidak segera bereaksi terhadap pernyataan Derr tentang kerusakan lingkungan tetapi mengatakan di masa lalu bahwa Negeri Tirai Bambu telah menempuh berbagai langkah untuk melindungi stok perikanan dan lingkungan di Laut Cina Selatan.
Beijing menegaskan klaimnya atas bagian laut yang juga diklaim oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Cina semakin tegas dalam menekan klaim teritorialnya, yang memicu ketegangan dengan tetangga termasuk Jepang, India, Vietnam, dan Filipina.
Pada Maret, pihak berwenang Filipina melihat lebih dari 200 kapal penangkap ikan berbendera Cina di Whitsun Reef, di pinggiran timur laut Union Banks. Cina bahkan tanpa ragu mengabaikan peringatan Filipina untuk meninggalkan wilayah tersebut sambil terus menegaskan terumbu karang adalah wilayahnya.
Filipina berargumen bahwa Whitsun Reef terletak di dalam bentangan perairan yang diakui secara internasional. Di mana Manila memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi perikanan, minyak, gas, dan sumber daya laut lainnya.