Jokowi Telepon Dirjen WHO Soal Darurat Corona, Begini Hasilnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah RI mendapat surat resmi dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedrod Adhanom Ghebreyesus, yang meminta Presiden Joko Widodo segera mengumumkan kondisi darurat untuk Indonesia.

Menanggapi surat tersebut, Presiden Jokowi segera menghubungi Tedros Adhanom untuk berbicara soal penyebaran virus corona. Namun, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman tak mengungkap apa hasil pembicaraan Jokowi dengan Tedros Adhanom.

“Presiden Jokowi menelpon Dirjen WHO kemarin sore, Jumat 13 Maret 2020,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 14 Maret 2020.

Fadjroel mengatakan, surat menyurat antara lembaga internasional dengan Jokowi merupakan hal biasa. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi Indonesia sudah menjalankan rekomendasi dalam surat WHO untuk mencegah penyebaran corona.

Presiden Joko Widodo hingga kini belum mengumumkan kondisi darurat corona untuk Indonesia. Pemerintah masih tengah berupaya untuk mengurangi penyebaran corona yang meningkat dalam beberapa hari terakhir sejak kasus pertama awal Maret lalu.

Data valid per Jumat 13 Maret 2020 malam, pasien positif corona di Indonesia berjumlah 69 orang. Angka ini meningkat pesat dari hari sebelumnya yakni 34 pasien positif corona.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini