Jokowi Puji Proses Pemulangan WNI dari Wuhan Sebagai Kerja Cepat yang Baik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi menyontohkan proses evakuasi 238 warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan sebagai kerja cepat yang dia maksud. Kerja itu juga bukan karena aksi tunggal tetapi hasil dari sebuah tim.

“Kita rencanakan cepat, kita putuskan cepat dan kita kerjakan cepat. Saya apresiasi proses pemulangan saudara-saudara kita dari Wuhan,” ujar Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Bogor, Selasa 4 Februari 2020.

Presiden juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik di pusat maupun daerah atas kerja keras dan kesigapannya selama ini dalam menyelamatkan dan meringankan beban korban bencana.

Presiden mengingatkan meskipun seluruh pihak telah bekerja keras membantu para korban bencana, namun penderitaan korban telah terjadi, kerugian masyarakat dan kerugian bangsa harus ditanggung manakala bencana telah terjadi.

Selain itu yang lebih mengkhawatirkan, kata Presiden, dari tahun ke tahun ancaman dan kejadian bencana cenderung meningkat tidak hanya di Indonesia namun juga di negara lain, terutama disebabkan perubahan iklim global serta karena ulah manusia itu sendiri.

Meningkatnya kejadian bencana berdampak pula pada meningkatnya korban jiwa, warga terdampak dan kerugian sosial serta ekonomi yang diakibatkan kerusakan infrastruktur penting.

Oleh karena itu Presiden menekankan pentingnya sebuah solusi permanen yang dimulai dengan pencegahan atau mitigasi bencana.

Dia mengatakan salah satu upaya pencegahan bencana longsor misalnya, bisa dengan melakukan pendekatan vegetatif dengan menanam bibit pohon yang memiliki akar kuat dan serabut panjang seperti vetiver dan akar wangi.

Sedangkan untuk mengantisipasi terjadinya tsunami dapat dilakukan dengan menanam tanaman mangrove di bibir pantai.
​​​​​​

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini