MATA INDONESIA, DENPASAR – Ternyata beberapa kementerian dan lembaga negara masih menggunakan barang impor untuk pengadaan barang dan jasa. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo kesal. Apalagi nilainya cukup besar.
Kebiasaan belanja dari luar negeri kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) diminta untuk dihentikan. Presiden Joko Widodo pun mengancam akan membeberkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.
“Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai, saya umumin (ke publik) nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Menteri dan lembaga serta kepada kepala daerah tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Maret 2022.
Presiden Jokowi pun heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN. Mereka justru malah lebih memilih produk-produk impor. Produk-produk impor tersebut antara lain closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian.
“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar (negeri). Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan (impor). Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor,” kata Presiden.
Presiden pun menyebut ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut. “Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat,” tegas Presiden.
“Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat seperti itu. Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, setop!” tambah Presiden.
Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp 526 triliun, APBD sebesar Rp 535 triliun, BUMN senilai Rp 420 triliun, sebanyak Rp 400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. “Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp 400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun mengkritisi pembelian kursi dan laptop juga berasal dari impor. “Mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan? Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan (pertumbuhan ekonomi) sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp 400 triliun di Mei segera dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog, masukkan sebanyak-banyaknya,” tambah Presiden.
Presiden juga memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog. “Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya,” tegas Presiden.
Ia pun meminta direktur utama di lingkungan BUMN yang masih melakukan impor dicopot.
“Saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah, ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?” kata Jokowi. Hal sama berlaku pula bagi para menteri. Jokowi tak segan untuk mengganti mereka apabila ada kementerian yang cenderung memilih impor daripada menggunakan produk dalam negeri. ”Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah, saya itu, kayak begini enggak bisa jalan,” kata dia.
