MINEWS.ID, JAKARTA – Selain Mahfud MD, ada dosen muda dari Yogyakarta yang juga dikabarkan bakal diajak bergabung dalam Kabinet Kerja jilid II. Dia adalah guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH M.Hum atau yang lebih dikenal dengan nama Eddy Hiariej untuk jabatan Menkum HAM.
Lelaki kelahiran Ambon, Maluku, 10 April 1973 tersebut pernah menjadi bintang di Mahkamah Konstitusi (MK) saat menggelar sengketa hasil pemilihan presiden 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Sumber di Istana mengisyaratkan ahli dari kubu Jokowi-Ma’ruf yang mematahkan seluruh dalil kecurangan yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jokowi bakal mengganjarnya dengan jabatan Menkum HAM.
Eddy disebut-sebut memiliki dedikasi yang besar dalam bidang hukum pidana, salah satunya menduduki jabatan strategis di Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.
Dia juga sering diundang sebagai ahli dalam berbagai sidang. Selain sidang sengketa pemilihan presiden 2019 dari kubu Jokowi-Ma’ruf, Eddy pernah menjadi ahli dalam sidang kasus korupsi, sehingga dia harus melepaskan jabatannya di Pukat.
Lelaki yang pernah gagal ujian masuk UGM itu menilai penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih terjadi tumpang tindih. Sebab, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan tidak memiliki standar yang sama. Karenanya dia mengusulkan ada satu lembaga yang berwenang mengurus korupsi.
Dia juga menilai hukum pidana adalah tiang negara, sehingga begitu penting untuk ditegakkan dan dilaksanakan sebaik mungkin. Sejumlah enam buku bidang hukum juga ditulisnya, termasuk salah satu yang berjudul “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana.”
