Jokowi Ajak Belanda Investasi Kelola Air di Indonesia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Kedatangan Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kerjasama salah satunya di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan resmi PM Belanda Mark Rutte di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin 7 Oktober 2019.

Jokowi mengatakan Belanda merupakan mitra penting bagi Indonesia di bidang perdagangan, investasi, maupun pariwisata. “Di bidang investasi saya mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim, dan pengelolaan air,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, di tengah situasi perekonomian dunia yang melemah, diperlukan upaya meningkatkan kerja sama ekonomi. Sehingga, Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan perdagangan yang terbuka dan adil.

“Dalam konteks ini saya sampaikan kembali konsen Indonesia untuk kebijakan uni Eropa terhadap kelapa sawit,” katanya.

Jokowi menyambut baik kerja sama RI-Belanda terkait pengembangan kapasitas petani sawit skala kecil yang ditandatangani di New York Amerika Serikat, 26 September lalu.

Dalam lawatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa lima tahun ke depan program prioritasnya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam pertemuan kita juga membahas upaya dengan meningkatkan kerja sama di bidang vokasi termasuk di bidang kemaritiman dan keperawatan,” jelas dia.

Kunjungan PM Rutte ke Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan ke Asia Tenggara dan Pasifik. Selanjutnya Rutte akan terbang ke Selandia Baru dan Australia.

 

 

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini