JK: Jangan Salahkan Pemerintah Tangkap Andi Arief

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pihak oposisi menyalahkan Presiden Joko Widodo terkait penangkapan Andi Arief terkait kasus narkoba. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pihak-pihak yang menyalahkan pemerintah terkait penangkapan itu hanya bermain kata-kata.

JK menyebut seharusnya oposisi mengakui bahwa pemerintah, khususnya kepolisian memiliki fakta dan tak sekedar asal menangkap Wakil Sekjen Partai Demokrat terkait penyalahgunaan barang haram tersebut.

“Itu kan permainan kata-kata saja. Masing-masing itu membela pihaknya. Tapi yang jelas yang tidak dapat dibantah Andi Arief ditangkap, sudah. Itu kan masalah hukum, jangan salah-salahin lagi pemerintah,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.

Pemerintah, kata dia, sudah berada di jalur yang benar dalam memberantas narkoba. Dia menilai melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) terlihat jelas upaya pemerintah memberantas narkoba.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono justru menyalahkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai pemerintah gagal memberantas narkoba.

“Andi Arief cuma jadi korban kegagalan pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba di Indonesia,” kata Arief Poyuono.

Menurut Poyuono, peredaran narkoba di era Jokowi semakin banyak. Ia juga meminta Andi Arief segera direhabilitasi.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini