News
Updated:

Jerman Tanggapi Keras Rencana Pembangunan Pemukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

Ryan Virgiawan
Ryan Virgiawan
353
353
0
Baca Juga
Ryan Virgiawan
Ryan Virgiawan

MINEWS, JAKARTA - Rencana Israel melanjutkan pembangunan lebih dari 200 unit pemukiman di Tepi Barat Sungai Jordan mendapat respons keras dari internasional, terutama Jerman.

Pemerintah Jerman menyebut tindakan Israel itu adalah ilegal, karena dilakukan di tengah penyelesaian konflik dengan Palestina yang belum menemui kesepakatan. Jerman juga menyebut pembangunan itu dilakukan Israel secara sepihak, tanpa menghargai proses perundingan dari kubu Palestina.

Mengutip WAFA, Kamis 8 Agustus 2019, Kementerian Luar Negeri Jerman berkata bahwa pembangunan pemukiman yang nantinya berada di bawah kekuasaan Israel itu tidak sah dan melanggar hukum.

Pernyataan itu menyebut pemberian izin buat pembangunan rumah di daerah itu mesti dilakukan sejalan dengan persetujuan Pemerintah Otonomi Palestina, dan terlepas dari keputusan apapun mengenai kemungkinan perluasan permukiman Yahuo.

Sebelumnya, Israel telah menyepakati pembangunan 2.300 rumah baru bagi warganya di Tepi Barat. Kesepakatan itu diteken oleh Komite Perencanaan Tinggi Israel, beberapa hari lalu.

Sebelum Pemilu April lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan mengambil alih permukiman di Tepi Barat. Langkah itu sejak lama didukung oleh hampir semua legislator dalam aliansi partai sayap kanan dan partai religius Israel.

Memasukkan pemukiman pada skala besar di Tepi Barat berpotensi mematikan solusi dua negara. Padahal, penyelesaian konflik Israel-Palestina menjadi fokus yang diupayakan dunia internasional.

Berita Sebelumnya
Enak Banget! Usai Naik Gaji, Kedepan PNS Bisa Kerja dari Rumah
Berita Selanjutnya
Akhir Pekan, Rupiah Diprediksi Berbalik Melemah
Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini