MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejalan dengan Presidensi G20, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan jauh sebelum pandemi Covid-19, pada Mei 2019, BI telah meluncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
Dampaknya ekonomi Indonesia bisa bertahan dan menuju pemulihan saat ini. BI makin optimis BSPI 2025, akan tercapai sesuai target setelah Presidensi G20 Indonesia pada 2022.
Ini memastikan, bahwa transformasi ekonomi digital, menjadi salah satu topik utama yang diusung dalam G20 di jalur keuangan atau finance track.
”Kembali pada Mei 2019 kami menerbitkan visi kami tentang sistem pembayaran Indonesia. 10 bulan sebelum pandemi, kami meluncurkannya,” ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Casual Talks On Digital Payment Innovation Of Banking, Senin 14 Februari 2022.
Menurut Gubernur BI, pihaknya perlu mengintegrasikan potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Dari perbankan digital, fintech, hingga Ecommerce, dalam satu sistem yang mempermudah akses keuangan di mana pun berada.
Perry menuturkan, BSPI 2025, adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.
Blueprint itu berisi lima Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh lima working group.
Lima itu antara lain
- Open banking
- Sistem Pembayaran Ritel
- Sistem Pembayaran Nilai Besar
- Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi
- Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan.
BSPI 2025 akan terwujud melalui 23 key deliverables, yang akan implementasinya secara bertahap. Dalam kurun waktu sejak 2019 sampai dengan 2025.
Terkait Presidensi G20, Perry mengaku sangat bersyukur. Karena sebelum pandemi melanda, pemerintah melalui BI telah memiliki pedoman transformasi digital di sektor keuangan.
Sehingga, ketika pandemi mobilitas masyarakat di sektor keuangan tidak terhambat dan masih bisa berlanjut, meski ada sedikit hambatan tetapi tidak cukup berarti mengganggu aksesibilitas sistem keuangan.
Perry menjelaskan, digitalisasi yang menjadi salah satu agenda utama di jalur keuangan. Mendorong Indonesia mengajak seluruh negara terutama anggota G20, untuk memandang pentingnya memperbesar operasi pembayaran di lintas batas. Sehingga akses keuangan global bisa tanpa ketimpangan antarnegara.
