Jawab Soal Rencana IPO Subholding, Ini Kata Pertamina

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rencana melakukan Initial Public Offering atau IPO subholding sepertinya tak mudah bagi PT Pertamina (Persero).

Menurut Direktur Strategi Portofolio dan New Ventures Pertamina, untuk melakukan IPO subholding, dibutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk benar-benar dilepas ke publik.

“Proses pra IPO butuh waktu satu sampai tiga tahun. Sebab, saat ini aset semua masih ada di persero,” kata Iman di Jakarta, Senin 29 Juni 2020.

Ia merinci, proses yang panjang tersebut dimulai dari pembentukan perusahaan yang menjadi conduct dari subholding.

Misalnya dalam sisi kilang, saat ini Pertamina sedang membentuk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) nantinya perusahaan ini perlu lebih dulu menyerap aset aset kilang yang saat ini tercatat di persero untuk bisa dicatat menjadi aset KPI.

Proses pencatatan KPI sebagai badan hukum pun juga perlu dilakukan. Pasca pencatatan sebagai badan hukum pun, perusahaan tersebut perlu melakukan operasional sehingga bisa menunjukan kinerja keuangan yang menguntungkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini