Jawa Barat Dapat 30 Juta Liter Minyak Goreng dari Pemerintah Pusat

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan 30 juta liter minyak goreng dari Pemerintah Pusat.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, 30 juta liter minyak goreng tersebut akan didistribusikan merata ke seluruh kabupaten/kota untuk menekan kelangkaan dan harga mahal yang kini sedang terjadi di berbagai daerah.

“Jabar sudah didrop 30 juta liter oleh Pemerintah Pusat, sedang kita atur pembagiannya,” ujarnya.

Pusat distribusi 30 juta liter minyak goreng tersebut berada di satu daerah yang mewakili beberapa daerah. Untuk Pangandaran, pusat distribusinya ada di Tasikmalaya.

“Pusat distribusinya per wilayah. Untuk Pangandaran pusat distribusinya ada di Tasikmalaya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa diselesaikan lewat manajemen di Tasikmalaya,” katanya.

Pihaknya akan segera mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat melalui sejumlah operasi pasar. Kang Emil akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat bila masih terdapat kelangkaan minyak goreng.

Kelangkaan dan harga mahal minyak goreng tak hanya terjadi di Jabar tapi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kang Emil berharap, permasalahan minyak bisa tuntas sebelum memasuki bulan ramadan.

“Ini kan tidak hanya terjadi di Jabar tapi seluruh Indonesia. Jadi ini adalah masalah secara nasional. Jangan sampai nanti menjelang Lebaran ada kelangkaan yang membuat masyarakat resah,” ucapnya.

Adapun dalam operasi pasar murah minyak goreng yang digelar di Balai Desa Cintaratu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar menyediakan 1.800 liter dengan harga 14 ribu Rupiah per liter.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini