Janji Pemerintah Nggak Bedakan Atlet PON XX dan Peparnas XVI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah berjanji nggak akan membedakan atlet PON XX dan Peparnas XVI. Hanya jumlah atlet dan cabang olahraga saja ada perbedaan.

Peparnas (Pekan Paralimpik Nasional) akan digelar 5-15 November 2021. Menpora Zainudin Amali menegaskan, adanya kesetaraan antara atlet PON dan Peparnas, termasuk fasilitas.

“Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan Peparnas XVI, karena tidak ada bedanya antara PON dan Peparnas, semua kita fasilitasi yang sama, yang membedakan hanya dari jumlah cabor yang dipertandingkan,” katanya.

Peparnas XVI akan mempertandingkan 12 cabang olahraga berbanding 37 cabang olahraga di PON. Sementara itu, pelatih dan kontingen yang akan hadir di Peparnas sekira 3500 berbanding 12 ribu di PON.

Perbedaan lainnya adalah venue pertandingan. Untuk Peparnas hanya akan digelar di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

Menurut Menpora Amali, karena diikuti para atlet disabilitas sebagai peserta, maka ada pelayanan-pelayanan khusus yang disediakan panitia. Terutama terkait alat transportasi yang sudah dimodifikasi untuk kebutuhan atlet disabilitas.

“Kemudian atlet-atlet ditempatkan semuanya di hotel, karena di situ ada fasilitas yang lebih baik bila ditempatkan di penginapan yang lainnya,” ujarnya.

Menpora mengimbau media juga nggak membedakan ajang PON dan Peparnas dalam hal pemberitaan.

“Saya mengimbau media memberikan pemberitaan yang sama Peparnas dengan PON yang lalu,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini