Jangan Ragu Lapor Jika Dapat Intimidasi dari Pinjol Ilegal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah benar-benar serius memberantas pinjaman online (Pinjol) ilegal. Apalagi keberadaan pinjol ilegal saat ini masih meresahkan masyarakat terutama yang telah menjadi korbannya. Banyaknya intimidasi yang didapat membuat Bareskrim Polri meminta korban tidak ragu melapor ke pihak kepolisian.

”Kalau ada upaya intimidasi dari pinjol-pinjol ilegal tersebut, maka masyarakat jangan ragu untuk melapor di polsek, polres, polda, maupun Bareskrim,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Brigjen Helmy Santika, Senin 25 Oktober 2021.

Saat ini Polri juga telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Pinjaman Online Ilegal. Satgas tersebut melayani laporan dari masyarakat melalui Whatsapp dan Instagram.

Untuk layanan hotline melalui Whatsapp, masyarakat bisa mengakses melalui nomor 0812-1001-9202. Sementara itu, Satgas Pinjaman Online Ilegal ini juga dapat diakses di akun instagram @satgas_pinjol_ilegal.

Helmy pun menambahkan bahwa pihaknya juga mendukung pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD terkait masyarakat yang tidak wajib membayar utang pada pelaku pinjol ilegal tersebut.

“Memulai dari sesuatu yang ilegal, maka menurut beliau (Mahfud MD), maka perjanjian itu menjadi tidak sah sehingga tidak memiliki kewajiban membayar,” ujar Helmy.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini