Jampiklim Yogyakarta Angkat Tema “Mewarnai Bumi, Menyambut Hari Tani”

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Jaringan Masyarakat Peduli Iklim (Jampiklim) Yogyakarta kembali menggelar aksi rutin Jumat Wage dengan tema berbeda setiap bulan. Pada September ini, tema yang diangkat adalah “Mewarnai Bumi, Menyambut Hari Tani”.

Ketua Jampiklim, Titi Alfina, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis iklim, tetapi juga menyoroti nasib petani yang hingga kini belum sejahtera. “Dalam aksi ini kami melakukan aktivitas menggambar dan mewarnai.

Beberapa sketsa sudah disiapkan untuk diwarnai, kemudian hasilnya akan didokumentasikan dan dilaporkan ke kementerian terkait sebagai dorongan kebijakan ramah lingkungan dan ekonomi hijau berkelanjutan,” jelasnya.

Bulan lalu, Jampiklim mengangkat tema sampah, merespons persoalan pengelolaan sampah di DIY yang masih bergantung pada TPA Piyungan. Menurut Titi, persoalan sampah menjadi bukti nyata lemahnya manajemen lingkungan di daerah.

Sementara itu, Indonesia saat ini menghadapi krisis iklim serius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat anomali cuaca, dimana musim kemarau tetap diguyur hujan dari Mei hingga Oktober 2025.

Akibatnya, sejumlah wilayah seperti Jawa bagian barat dan tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, hingga Papua dilanda hujan lebat dan banjir, sementara daerah lain tetap mengalami kekeringan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 14 September 2025 telah terjadi 24 bencana hidrometeorologi dan vulkanologi. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah banjir di Bali yang menewaskan 18 orang per 16 September 2025.

Jampiklim Yogyakarta menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan menegaskan bahwa krisis iklim harus direspon dengan langkah kebijakan yang tegas.

Koordinator Jampiklim Yogyakarta, Arami Kasih, menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu mencabut regulasi yang merusak lingkungan.

Dua regulasi yang disorot adalah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena telah mengeksploitasi alam.

Ia juga meminta pemerintah meninjau kembali peraturan tentang tata ruang, kawasan strategis nasional, dan kawasan ekonomi khusus yang berpotensi merusak bentang alam dan lingkungan.

Pada level daerah, Jampiklim mendesak Pemda DIY meninjau kembali tata ruang daerah dan menghentikan pertambangan di kawasan Pegunungan Seribu, kaki Merapi, dan pesisir Sungai Progo.

Sedangkan pemerintah kota/kabupaten diminta lebih tegas menangani sampah plastik sekali pakai dengan penegakan sanksi. Jampiklim menegaskan bahwa krisis iklim hanya dapat diatasi melalui pendekatan terpadu dari pusat hingga daerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa lewat 1.000 Koperasi Merah Putih

Oleh: Raksana Wibawa )*Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemerintah dalammembangun ekonomi kerakyatan melalui peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di Nganjuk. Program tersebutmenjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepatpemerataan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuatfondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.Peresmian ribuan koperasi desa itu menunjukkan keseriusan pemerintahdalam membangun sistem ekonomi berbasis gotong royong yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Dalam waktu kurang dari satu tahun sejakdigagas, program tersebut berhasil diwujudkan dengan dukungan fasilitasoperasional yang lengkap, mulai dari gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan angkut logistik.Prabowo memandang keberhasilan operasionalisasi lebih dari seribukoperasi desa sebagai pencapaian penting yang belum pernah terjadisebelumnya dalam sejarah Indonesia. Pemerintah dinilai mampu bergerakcepat dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata yang langsungdirasakan masyarakat.Meski awalnya pemerintah menargetkan sekitar 1.300 koperasi untukdiresmikan, Prabowo memilih hanya meresmikan koperasi yang benar-benar siap beroperasi. Langkah tersebut mencerminkan kehati-hatianpemerintah agar program berjalan optimal dan tidak sekadar mengejarangka semata.Pemerintah juga menilai kecepatan realisasi menjadi poin utama dalamkeberhasilan program ini. Dalam waktu sekitar tujuh bulan sejakpembangunan fisik dimulai, lebih dari seribu koperasi sudah dapatdioperasikan di berbagai daerah. Bahkan, secara keseluruhan lebih dari9.000 gedung koperasi dilaporkan telah siap secara fisik.Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadipenggerak baru aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi tidak hanyaberfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga akanmenjadi simpul layanan ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan berbagaiprogram pemerintah.Melalui koperasi tersebut, masyarakat nantinya dapat memperoleh aksesterhadap sembako murah, LPG subsidi, pupuk subsidi, minyak goreng, layanan kesehatan, hingga distribusi pangan nasional. Model inidiharapkan mampu memangkas rantai distribusi panjang sekaligusmenjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.Langkah pemerintah membangun koperasi desa juga dipandang sebagaiupaya memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Dengan sistem kelembagaan yang lebih tertata, masyarakat desa memilikiruang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif danmeningkatkan daya saing ekonomi lokal.Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai KoperasiDesa Merah Putih akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi tersebut bukan hanyamenyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi jugamembuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta menciptakanlapangan kerja.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus mempercepatpembentukan koperasi di berbagai wilayah. Dari target 3.059 koperasi, sebagian telah rampung dengan progres pembangunan yang terusbergerak maju. Pemerintah daerah optimistis percepatan pembangunankoperasi akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.Semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam pengembanganKoperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan pembangunanekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, melainkan tumbuh meratahingga tingkat desa dan kelurahan.Program koperasi desa juga diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari sektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan,Rohmat Marzuki, menilai penguatan koperasi akan memperkokohkelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, terutamamelalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).Kementerian Kehutanan memandang program Koperasi Desa MerahPutih sejalan dengan agenda transformasi ekonomi masyarakat berbasisperhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah. Denganadanya koperasi yang kuat dan profesional, masyarakat sekitar kawasanhutan diharapkan memiliki akses usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.Program perhutanan sosial sendiri telah melibatkan ratusan ribu kepalakeluarga di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur. Pemerintah melihatpotensi besar sektor tersebut untuk mendukung ketahanan pangannasional melalui pengembangan agroforestri dan penguatan usahaberbasis masyarakat.Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelolaperhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakatmelalui ribuan surat keputusan. Dari program itu, telah terbentuk lebih dari16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonominasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuathilirisasi hasil usaha masyarakat desa. Pemerintah ingin memastikanmasyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi jugamampu mengembangkan pengolahan, pemasaran, hingga aksespembiayaan secara mandiri.Sinergi antara Program Perhutanan Sosial dan Koperasi Desa MerahPutih diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi hijauberbasis masyarakat. Pada saat yang sama, program tersebut jugamemperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan.Melalui koperasi desa ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmenkuat dalam membangun ekonomi rakyat dari desa. Koperasi tidak lagidipandang sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan instrumenmodern untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperluaslapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa dari akar rumput.*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKM
- Advertisement -

Baca berita yang ini