Jalur Kereta Api Medan-Binjai Mulai Digarap Hutama Karya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-PT Hutama Karya (Persero) kembali dipercaya untuk membangun Jalur Kereta Api (KA) Lintas Medan–Binjai.

Direktur Operasi I Hutama Karya Novias Nurendra menyatakan bahwa proyek pembangunan jalur Lintas KA yang menghubungkan antara Kota Medan dengan Kota Binjai bertujuan untuk mempercepat waktu tempuh dan memperlancar persilangan kereta api dari Medan ke Binjai serta mengurangi penumpukan di beberapa stasiun.

“Kereta Api sudah menjadi primadona untuk angkutan orang dan barang. Pembangunan jalur rel kereta api dibutuhkan sejalan dengan percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera,” ujar Novias dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu 25 Mei 2022.

Novias mengatakan, pembangunan Jalur Lintas KA Medan–Binjai (JLKAMB 2) dilakukan dari KM 1 + 745 s.d. KM 2 + 300 (P9–P23).

Adapun lingkup pekerjaan yang digarap oleh Hutama Karya bersama KSO dalam proyek ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan pendukung teknis, pekerjaan pier, dan pemasangan track.

Proyek ini membutuhkan waktu pengerjaan selama 900 hari dengan pelaksanaan pembangunan tersebut sudah berjalan sejak tanggal 9 Mei lalu.

Novias melanjutkan, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proyek ini, salah satunya ialah pekerjaan pengembangan dilakukan selama stasiun masih aktif beroperasi.

“Koordinasi aktif dengan pihak pengelola Kereta Api terus kami intensifkan karena pekerjaan dapat dilakukan pada saat window time atau kereta api tidak dalam posisi melayani penumpang dalam menaikkan atau menurunkan penumpang di stasiun tersebut atau pada titik tertentu,” ujarnya.

Novias melanjutkan, keberadaan Proyek Pembangunan Jalur KA (Kereta Api) Lintas Medan–Binjai akan meningkatkan mobilitas barang dan jasa antardua wilayah tersebut serta menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar karena pembangunan proyek ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pembangunan ini diharapkan akan membangun konektivitas antarmoda di Sumatra sekaligus mengurai kemacetan di sekitar daerah tersebut serta meningkatkan wisatawan yang ingin ke Sumatera Utara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini