Jakarta dan Lima Provinsi di Jawa Harus Optimalkan PPKM Mikro Saat Ini Juga

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jakarta seluruh provinsi di Pulau Jawa harus optimalkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro saat ini juga.

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid19 Nasional, Wiku Adisasmito data 20 Juni 2021 menunjukkan seluruh provinsi di Jawa menyumbang kenaikan kasus Covid19 tertinggi di Indonesia.

DKI Jakarta kasus Covid19 -nya meningkat 387 persen total angka kenaikan 20.634 kasus; Jawa Barat meningkat 115 persen dengan total 8.382 kasus; Jawa Tengah 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus; Jawa Timur 174 persen dengan angka kenaikan 2.852 kasus; DI Yogyakarta meningkat sebesar 197 persen dengan total 2.583 kasus; dan Banten meningkat 189 persen, dengan total 967 kasus.

Satgas mengungkapkan perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak 4 minggu terakhir.

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” ujar Wiku Adisasmito.

Kenaikan kasus Covid19 tersebut juga diikuti meningkatnya angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan covid (BOR). Angka BOR lima dari enam provinsi tersebut pada 21 Juni 2021 sudah lebih dari 80 persen. Hanya Jawa Timur yang BOR -nya di bawah 80 persen yaitu 66,67 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini