Jakarta Benar-benar Sepi, PPKM Darurat Hari Pertama Lancar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di sejumlah wilayah berjalan lancar dan tertib. Jakarta sebagai ibu kota negara benar-benar sepi dari lalu lalang orang.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, dari berbagai laporan yang dihimpun dari lapangan hingga Sabtu malam 3 Juli 2021,  pemberlakuan PPKM darurat berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai ketentuan Instruksi mendagri Nomor 15 Tahun 2021.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers virtual pada Sabtu 3 juli 2021. Dia melanjutkan, jika masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan Instruksi Mendagri, pemerintah daerah dan aparat di lapangan diminta segera melakukan evaluasi.

Setelahnya, pemda dan aparat diminta melakukan antisipasi dampak dari kondisi yang belum sesuai aturan tersebut. ”Harus segera evaluasi dan lakukan antisipasi. Tujuan dari PPKM darurat ini untuk menyelamatkan nyawa. Perintah Presiden jelas, kita ambil langkah yang lebih tegas dan terukur,” tambah Jodi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya telah memantau jalannya PPKM darurat di hari pertama pada Sabtu 3 Juli 2021.  Menurutnya, pelaksanaan PPKM darurat hari pertama sudah berjalan cukup baik di beberapa daerah.

”Saat ini PPKM darurat sudah mulai jalan. Mulai hari ini. Tadi pagi sudah saya cek, saya telpon beberapa gubernur, pangdam, kapolda tentang pelaksanaan PPKM ini,” ujar Luhut dalam konferensi pers daring Bersama Kementerian Kesehatan, Sabtu 3 Juli 2021. ”Di hari pertama ini, sudah mulai jalan. Di DKI Jakarta sudah cukup bagus. Di Bandung oke juga,” katanya..

PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali. Selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini