Jaga Sumber Daya Kelautan, KKP Tegaskan Tindak Penyelundup Benih Lobster

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan akan menindak tegas praktik penyelundupan benih lobster atau benur. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

“Kami telah menerima arahan. Intinya kami akan tindak tegas penyelundup benih bening lobster ini. Tanpa kompromi,” kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar, Minggu 28 Februari 2021.

Antam juga menegaskan bahwa Menteri Trenggono dan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono telah sepakat untuk bersinergi memberantas aktivitas penyelundupan benih bening lobster yang berlangsung melalui jalur laut.

Hal ini karena penyelundupan benur dinilai merugikan negara dan mengganggu kegiatan budidaya lobster di dalam negeri. Maka untuk mengantisipasi hal ini, sinergi antara TNI diharapkan mampu meningkatkan proses pengawasan.

“Jadi yang paling licin ini penyelundupan melalui laut, untuk mengangkut benih bening lobster diselundupkan melalui Singapura. Kami akan kejar dan tangkap. Kalau melawan kami laksanakan tindakan tegas terukur. Bila terpaksa akan kami lumpuhkan,” kata Antam.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP-KKP Pung Nugroho Saksono. Ia menegaskan siap melaksanakan arahan Menteri Trenggono.

“Kami telah teruskan arahan pimpinan kepada seluruh armada Kapal Pengawas Perikanan. Bersama TNI AL dan aparat terkait lainnya kami akan melaksanakan tindakan tegas dan terukut termasuk salah satunya melumpuhkan di tempat bagi penyelundup melalui jalur laut,” kata Pung Nugroho.

Selain itu, kerjasama juga dilaksakan bersama pihak lain yaitu kepolisian. Terlihat pada operasi gabungan antara PSDKP-KKP dan Polri yang berhasil menangkap pengepul yang ditenggarai sebagai salah satu jaringan penyelundupan benur di Pandeglang, Banten. Sebanyak 4.153 ekor benur yang hendak diselundupkan berhasil diamankan aparat gabungan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini