Jaga Stabilitas, Jokowi: Hormati Hukum Internasional Laut Cina Selatan

Baca Juga

MINEWS, INTERNASIONAL - Di hadapan semua peserta KTT ASEAN di Bangkok, Thailand, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa semua negara harus menghormati hukum internasional yang berlaku di Laut Cina Selatan, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian.

“Presiden menekankan pentingnya menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Presiden juga mengakui adanya kemajuan dalam negosiasi Code of Conduct (COC),” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meneruskan pesan Presiden Jokowi, Senin 4 November 2019.

Selain soal hukum internasional di Laut Cina Selatan, Retno berkata presiden juga menginginkan adanya kemajuan dalam negosiasi COC di lapangan.

“Cina adalah mitra besar perdagangan ASEAN. Semua negara anggota sudah menyatakan komitmen untuk memperkuat perdagangan yang terbuka,” kata Retno.

Pada kesempatan itu, Jokowi kembali menyampaikan mengenai rencana Indonesia menjadi tuan rumah Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum tahun depan.

“Retno berkata hal ini akan menjadi sinergi antara Master Plan of ASEAN and Connectivity 2025 dan Belt and Road Initiative.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini