Jadi Sumber Pendanaan KSTP, Gubernur Papua Diminta Tegas Atasi Tambang Emas Ilegal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menurut keterangan Polda Papua, salah satu sumber pendanaan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) untuk membeli senjata api (senpi) berasal dari penambangan emas Ilegal. Lokasi penambangannya terletak di wilayah Paniai, Intan Jaya, dan sebagian Yahukimo.

Hal ini pun ditanggapi oleh Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta. Ia mengatakan, hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan.

“Apalagi jika terbukti malah menjadi penyandang dana untuk KKB/OPM. Ini cukup berbahaya,” katanya saat dihubungi Mata Indonesia, Selasa 15 Juni 2021.

Stanislaus juga meminta agar pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe beserta jajarannya perlu menertibkan penambangan ilegal tersebut.

“Ketegasan pemerintah terutama pemerintah daerah diperlukan untuk hal tersebut karena yang berhadapan langsung adalah pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan bahwa sumber pendanaan KSTP untuk membeli senpi ternyata bukan berasal dari hasil pemalakan KSTP kepada para kepala suku. Ternyata sumbernya berasal dari tambang emas ilegal, namun bukan tambang milik Freeport.

“Dari tambang emas ilegal di Paniai, Intan Jaya, dan sebagian Yahukimo,” ujarnya belum lama ini.

Menurut Fakhiri, biasanya ada anggota KSTP yang datang untuk mengambil upeti. Bahkan ada juga yang ikut mendulang emasnya. “Wilayah pendulangan biasanya jauh dan lolos dari pengawasan karena jumlah aparat keamanan yang sedikit,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini