Jadi Penyebab Klaster Baru Covid19, Gereja Ini Harus Bayar Puluhan Miliar

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Dianggap mengganggu penelusuran dan testing Covid19, Pemerintah Kota Seoul, meminta Gereja Sarang Jeil membayar ganti rugi senilai 4,6 miliar won atau setara Rp 58 miliar.

Sebelumnya gereja itu dituduh telah menyediakan daftar anggota yang tidak akurat sehingga memperparah dan membuat gelombang baru wabah tersebut.

Pemeritah Kota Seoul melayangkan tuduhan dan melakukan penagihan ganti rugi itu kepada pemimpin gereja, Pendeta Jun Kwang-hoon.

Gelombang baru penularan Covid19 muncul di Gereja Sarang Jeil, Seoul saat anggotanya menghadiri aksi protes besar-besaran di pusat kota pada pertengahan Agustus sehingga menjadi klaster terbesar di wilayah tersebut.

Klaster penularan gereja tersebut membuat kasus harian Covid19 meningkat sebanyak tiga digit selama lebih dari satu bulan, serta disebut menyebabkan kerugian pemerintah nasional sedikitnya 13,1 miliar won (sekitar Rp166 miliar).

Layanan Asuransi Kesehatan Nasional juga menyatakan akan menuntut Gereja Sarang Jeil untuk membayar ganti rugi senilai 5,5 miliar won atau setara Rp 69,7 miliar.

Soal tuntutan itu Gereja Sarang Jeil belum memberikan komentar resmi. Namun, Pendeta Jun telah dimasukkan ke penjara lagi pada awal September atas kehadirannya dalam aksi protes 15 Agustus yang melanggar jaminan kasus sebelumnya.

Pada April, Jun ikut serta dalam aksi protes politik ilegal menjelang pemilihan umum parlemen. Ia didakwa dengan tuduhan melanggar undang-undang pemilihan umum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengawal Reformasi dengan Solusi Lebih Penting daripada Narasi Krisis

Oleh: Rian Suryono )*Wacana Reformasi Jilid II yang disampaikan oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah kembali memunculkan perdebatan mengenai kondisi bangsa saat ini. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mengedepankan solusi konkret jauh lebih penting dibanding membangunnarasi krisis yang berpotensi memperlemah optimisme publik.Tantangan ekonomi nasional memang menjadi perhatian banyak pihak. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar internasional, dan perubahan dinamika geopolitik dunia memberikan tekanan terhadapberbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menuntutpemerintah untuk bekerja lebih keras sekaligus lebih cermat dalammenyusun kebijakan.Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menunjukkan sikap terbukaterhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Respons yang diberikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup ruang dialog dan tetap menghargai masukan dari berbagai kelompok, termasukmahasiswa.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tuntutanyang disampaikan mahasiswa diterima sebagai masukan yang berhargabagi pemerintah. Namun, ia menjelaskan bahwa persoalan ekonomimemiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga tidak dapatdiselesaikan secara instan dalam tenggat waktu tertentu.Penjelasan Prasetyo menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi nasionalmemerlukan proses...
- Advertisement -

Baca berita yang ini