Jadi Komut dan Bongkar ‘Borok’ Pertamina, Ahok: Sudah Sering Terima Ancaman

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menduduki jabatan Komisaris Utama (Komut) di PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disapa Ahok, mengakui bukan hal mudah.

Karena kata dia, pekerjaan yang didudukinya itu tidak disenangi oleh banyak orang. “Hari ini saya masih di Komut Pertamina, besok-besok sudah enggak jelas. Sudah banyak yang pengin mindahin saya, hahaha…,” ujar Ahok, Kamis 8 Juli 2021.

Ahok menyinggung soal limit kartu kredit petinggi Pertamina yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Dia sengaja mengungkap hal tersebut untuk membongkar etika dan kejujuran para petinggi.

“Sama kayak kartu kredit saya sengaja kerjain, Rp 30 miliar, itu katanya adalah limitnya Dekom, saya enggak berani taruh banyak sekretaris saya yang bayar, mereka marah-marah ‘enggak kamu cuma Rp 75 juta’. Saya tantang yang bener buka dong punya kamu pake ke mana aja, enggak berani buka kan, berarti ada fraud,” katanya.

Menurutnya, gampang sekali ngetes orang apakah dia jujur atau tidak, kalau jujur kenapa enggak berani buka. istilahnya KPK kalau anda bersih kenapa takut.

Komut Pertamina itu menegaskan bahwa transparansi adalah hal penting yang harus ditegakkan. Karena itu pula, Ahok menegaskan tidak akan mengubah sikap sekalipun banyak ancaman yang datang kepadanya.

“Memang akhirnya banyak musuh ya kalau edukasi seperti ini. Nakutin lewat orang dekat saya, emang gue pikirin. Saya bilang saya udah sering ditakutin orang kok, masuk penjara aja pernah kok ngapain pusing, saya udah terlalu sering diancam,” katanya,

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hasil Sidang Sengketa Pilpres Ditolak MK, Bukti jadi Alasannya tapi Hakim Tak Terapkan Etika Hukum

Mata Indonesia, Yogyakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Senin (22/4/2024), menolak permohonan dari paslon nomor urut 01 dan 03. MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tak memiliki dasar hukum yang cukup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini