MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi setidaknya akan menunjuk tiga ahli hukum untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota itu akan dilantik bersama dengan komisioner baru KPK.
“Tentu saja ahli hukum yang akan banyak, tetapi juga ada yang non-hukum, ada dimensi sosialnya yang muncul. Sekarang masih listing lah,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta, Senin 4 November 2019.
Menurut Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jumlah anggota Dewan Pengawas adalah lima orang.
Sekarang Jokowi masih terus menerima masukan untuk nama-nama anggota Dewan Pengawas tersebut. Komposisi pastinya selain ahli hukum, anggota dewan itu juga akan terdiri dari ahli sosial lainnya.
Pratikno menjamin kredibilitas anggota Dewan Pengawas yang dipilih presiden nanti tidak perlu diragukan kredibilitasnya.
Lima anggota dewan itu akan bertugas selama empat tahun dan bisa dipilih lagi hanya untuk satu kali masa tugas.
.){kind=link}