Irlandia Desak Israel Tanggung Jawab atas Penjajahan 75 Tahun

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL –Parlemen Iralandia mendesak agar Israel sadar diri untuk bertanggung jawab atas semua kejahatan yang mereka lakukan, selama 75 tahun kepada rakyat Palestina.

Anggota parlemen Irlandia Gino Kenny menegaskan, kali ini Israel sudah tak bisa lagi lolos dari semua kejahatan yang sudah dilakukan.

“Israel harus bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, dan tidak hanya dalam dua minggu terakhir, selama 75 tahun terakhir. Mereka harus menghadapi pertanggungjawaban karena Israel benar-benar lolos dari pembunuhan,” kata Kenny yang selama ini dikenal pro terhadap kemerdekana Palestina, seperti dikutip Anadolu Agency, Sabtu 29 Mei 2021.

Irlandia juga menjadi satu-satunya negara Uni Eropa yang pertama kali menyatakan bahwa tindakan Israel atas Palestina adalah ‘aneksasi de facto’.

“Sekarang, kita semua tahu bahwa ini telah berlangsung selama beberapa dekade, aneksasi dan pendudukan. Jadi, sangat disambut baik pemerintah telah menyatakan bahwa ini adalah kebijakan Israel,” ujar Kenny.

Dia menekankan adanya dukungan yang sangat besar untuk Palestina dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di Irlandia. Menurutnya, masalah Palestina selalu menjadi perhatian sebagian besar rakyatnya dan rakyatnya turut mengukuti apa yang dialami masyarakat Palestina setiap hari dan setiap minggu atas kebrutalan Israel.

“Palestina memiliki hak untuk melawan pendudukan. Ini bukanlah hal baru,” ucapnya.

Kemudian, Kenny juga mengejek Uni Eropa yang diam atas penindasan nyata di Palestina oleh Israel. Bahkan, ia menyebut Uni Eropa pengecut bergigi ompong dan tak bertulang.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini