Iran Tuduh Israel Lakukan Genosida di Palestina

Baca Juga

MATA INDONESIA, TEHERAN – Utusan Iran mengatakan kepada Komite Pertama Majelis Umum PBB bahwa senjata atom yang dimiliki Israel merupakan ancaman nyata bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini dilontarkan ketika Iran meminta Israel untuk mendukung zona bebas nuklir regional.

“Senjata nuklir di tangan rezim ini menimbulkan ancaman paling serius bagi keamanan semua negara di Timur Tengah,” kata utusan Iran itu selama diskusi tentang perlucutan senjata nuklir global, melansir The Jerussalem Post.

Israel diduga memiliki kekuatan nuklir, tetapi tidak pernah mengkonfirmasi atau mengakui memiliki senjata nuklir. Sementara Iran dan Suriah telah lama menuduh Israel sebagai kekuatan nuklir rahasia.

“Israel telah berusaha untuk menggambarkan kemampuan senjata nuklir Iran sebagai tantangan terhadap stabilitas regional untuk mengalihkan perhatian dari persenjataan senjata nuklirnya sendiri serta instalasi nuklir rahasia dan tidak aman,” sambung utusan Iran.

Israel belum menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), katanya, dan itu menghambat pembentukan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Israel juga tidak mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa fasilitas senjata nuklirnya.

Pernyataan utusan Iran ini sekaligus sebagai respons atas pidato Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan yang mengatakan bahwa Iran dan Suriah tidak mematuhi perjanjian.

Secara keseluruhan, Erdan berbicara mengatasi eskalasi yang mengkhawatirkan di bidang kontrol senjata, menuduh bahwa Timur Tengah masih berjuang dengan kurangnya norma dan prinsip kontrol senjata yang kronis.

Erdan kemudian mencoba menjelaskan mengapa instrumen yang tersedia yang belum ditandatangani Israel, seperti NPT, tidak memadai untuk menangani masalah pengendalian senjata di Timur Tengah.

“Perjanjian Non-Proliferasi itu sendiri tidak memberikan solusi untuk tantangan keamanan yang unik di kawasan ini, apalagi pelanggaran berulang terhadap perjanjian itu oleh beberapa negara anggotanya. Empat dari lima kasus pelanggaran berat NPT terjadi di Timur Tengah,” tuturnya.

“Inisiatif seperti konferensi Zona Timur Tengah Bebas Senjata Nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya bertentangan dengan pedoman dan prinsip Zona Bebas Senjata Nuklir,” sambungnya.

Sementara utusan Iran menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dan terorisme nuklir terhadap mereka.

Sebelum akhir tahun 2021, Komite Pertama diharapkan untuk menyetujui resolusi, yang disebut “Risiko proliferasi nuklir di Timur Tengah,” yang diajukan oleh negara-negara Arab, termasuk Mesir, Yordania dan Uni Emirat Arab serta Otoritas Palestina.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Keamanan Papua Prioritas, Pemerintah Tindak Tegas Gangguan OPM

Oleh: Yonas Kogoya*Keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan di Papua. Tanpa situasi yang aman, berbagai program peningkatan kesejahteraan akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, setiap bentuk gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat sipil, merusak fasilitas umum, maupun menghambat aktivitas ekonomi harus ditolak bersama karena tidak memberikan manfaat bagi siapa pun, terutama masyarakat Papua sendiri yang menjadi pihak paling terdampak.Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata OPM atau TPNPB dalam beberapa waktu terakhir kembali menunjukkan bahwa pendekatan kekerasan hanya melahirkan penderitaan. Pembakaran pesawat perintis PT AMA di Balinggama, Yahukimo, yang mengakibatkan meninggalnya seorang pilot serta mengganggu pelayanan penerbangan di wilayah pegunungan merupakan contoh nyata bagaimana aksi teror berdampak langsungterhadap kepentingan masyarakat. Transportasi udara di Papua bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan jalur utama distribusi bahan pangan, obat-obatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Ketika pesawat perintismenjadi sasaran serangan, yang paling dirugikan bukan hanya pemerintah atau operator penerbangan, tetapi masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai layanan dasar.Tindakan kekerasan terhadap fasilitas publik juga berpotensi menghambat percepatanpembangunan yang selama ini terus diupayakan pemerintah. Berbagai proyek infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi membutuhkan situasi yang kondusif agar dapat berjalan sesuai rencana....
- Advertisement -

Baca berita yang ini