Investor Dukung Putusan MK dan Penetapan Hasil Pemilu 2024, Wujudkan Kesinambungan Kebijakan

Baca Juga

Investor atau penanam modal mendukung penuh bagaimana penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia, sekaligus putusan MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Hal tersebut perlu diapresiasi karena keputusan tersebut mampu mewujudkan kesinambungan kebijakan antara pemerintah saat ini dengan berjalannya pemerintahan baru mendatang.

Tentunya kesinambungan kebijakan yang sudah berjalan dengan sangat baik saat ini dalam kepemimpinan era Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) harus terus berlanjut. Maka dari itu, adanya penetapan hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat dukungan penuh dari para investor.

Pasalnya, sejauh ini, bagaimana kebijakan pemerintahan di era Presiden Jokowi sudah sangat memperlancar berjalannya aktivitas penanaman modal di Tanah Air. Sehingga jika hal tersebut mengalami kesinambungan yang baik dari kepemimpinan baru Indonesia mendatang, jelas tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukungnya. Untuk itu, para investor sangat mendukung penerapan hasil Pemilu 2024.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa meski berada di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami ketidakstabilan seperti sekarang ini, terlebih karena adanya gejolak geopolitik, yakni konflik di kawasan Timur Tengah, nyatanya ekonomi nasional tetap bisa tumbuh hingga sebesar 5 (lima) persen selama delapan kuartal terakhir secara beruntun.

Kemudian, proyeksi akan perekonomian Tanah Air akan tetap tumbuh hingga di atas 5 persen pada tahun 2024 dan seterusnya nanti, dengan inflasi yang juga tetap terkendali dengan baik. Pasalnya, kepercayaan dari para investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia juga masih sangat kuat.

Bagaimana tingginya kepercayaan dari para penanam modal itu lantaran kuatnya komitmen Indonesia untuk terus mempercepat pembangunan ekonomi dengan menjamin adanya kesinambungan reformasi struktural, serta terus meningkatkan daya saingnya.

Dengan berjalannya pengumuman atau penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara resmi, maka keberlangsungan agenda pembangunan pasti tetap sejalan dengan dokumen perencanaan jangka panjang tahun 2025 hingga 2045.

Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia (RI) selama ini juga sangat terbuka dalam mendukung inisiatif investasi dalam bentuk apapun di negeri inim termasuk pula upaya untuk mendukung adanya perdangan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sehingga dengan adanya kesinambungan program serta kebijakan tersebut, jelas mendatangkan dukungan penuh dari para penanam modal.

Penetapan hasil Pemilu 2024 menjadikan para investor sudah tidak lagi pada posisi wait and see lantaran telah ada keputusan secara resmi dan mengikat dari MK, termasuk juga keputusan dari KPU mengenai siapa Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum tahun ini.

Untuk itu, menjadi sangat penting adanya persatuan dan kerja sama dari seluruh pihak setelag berakhirnya Pemilihan Presiden. Terlebih dalam situasi geopolitik yang jelas sangat tidak menguntungkan seperti saat ini, maka kini sebenarnya bukanlah waktu untuk tidak bersatu.

Perlu terjadi persatuan dan kesatuan bagi segenap elemen bangsa untuk mampu menghadapi tantangan global yang bisa saja mengancam bagi negeri ini. Kerja sama juga sangat penting untuk mendukung penuh berbagai macam program yang memang bertujuan untuk menjadikan Tanah Air menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

Adanya dukungan penuh dari para investor dalam menyambut penetapan hasil Pemilu 2024 juga sebagaimana pendapat dari Senior Portofoluo Manager, Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Sameul Kesuma yang menilai bahwa pasar sangat menyambut baik penetapan oleh KPU itu.

Seluruhnya terlihat cukup bersahabat dengan kondisi pasar, yang mana menjadikannya melihat bahwa arah kebijakan ekonomi dari Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih mendatang jelas mendatangkan suatu kesinambungan kebijakan.

Hal tersebut juga lantaran Presiden terpilih menjanjikan adanya transisi pemerintahan yang sangat mulus dengan kesinambungan kebijakan terus terjaga, kemudian ada pula kebijakan fiskal yang lebih ekspansif melalui perluasan basis pajak serta upaya akse;erasi dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Sebelumnya, hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan atau sidang sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) Pilpres 2024 juga sudah mendapatkan penerimaan yang baik oleh kedua pasangan calon (paslon) penggugat.

Maka dari itu, hendaknya bagaimana penerimaan tersebut mampu menjadi sebuah simbolis untuk penutupan seluruh proses berjalannya pesta demokrasi serta menjadi pembuka bagi lembaran baru untuk berjalannya rekonsiliasi nasional dan juga mulainya proses transisi pemerintahan baru yang menerapkan kesinambungan kebijakan serta program.

Sebagai informasi bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa lantaran dampak dari putusan MK pada Senin tanggal 22 April 2024 lalu, yakni dalam Surat Keputusan (SK) nomor 360 suda benar dan sah, maka selanjutnya penyelenggara Pemilu itu akan menetapkan paslon nomor urut 02 sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia.

Lantaran penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU tersebut, maka menjadikan seluruh investor mendukung penuh bagaimana akhir pelaksanaan pesta demokrasi di Tanah Air. Terlebih lantaran nyatanya memang hal itu mampu mewujudkan adanya kesinambungan akan semua program dan kebijakan di era kepemimpinan Presiden Jokowi sebelumnya yang terbukti berhasil terus mempertahankan kondisi ekonomi nasional di tengah banyaknya guncangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Di Balik Gelombang Aksi, Mahasiswa Perlu Waspadai Agenda Terselubung

Oleh: Rizky PratamaGelombang aksi mahasiswa yang kembali mengemuka di berbagai daerah merupakan bagiandari dinamika demokrasi. Namun, di balik semangat menyuarakan aspirasi, mahasiswa perlumeningkatkan kewaspadaan agar gerakan yang lahir dari idealisme dan kepentingan publiktidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang membawa agenda terselubung. Independensi, landasan kajian ilmiah, serta etika dalam menyampaikan kritik menjadi modal utama agar marwah gerakan mahasiswa tetap terjaga sebagai kekuatan moral bangsa.Aspirasi yang disampaikan hendaknya lahir dari kajian yang objektif, argumentasi yang kuat, serta tetap berada dalam koridor etika dan hukum. Demokrasi yang sehat bukan sekadarmemberi ruang bagi kritik, tetapi juga memastikan kritik tersebut membangun sertaberorientasi pada kepentingan publik.Belakangan ini, meningkatnya intensitas demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerahmemunculkan perhatian dari berbagai kalangan. Kekhawatiran yang muncul bukan diarahkanuntuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan agar gerakan mahasiswa tetapmempertahankan independensinya sebagai kekuatan moral bangsa. Kekhawatiran mengenaikemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan aksi mahasiswa untuk kepentinganpolitik tertentu menjadi hal yang patut diwaspadai.Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, berpandangan bahwa demonstrasimerupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, eskalasi aksimahasiswa perlu dicermati untuk memastikan tuntutan yang disampaikan benar-benar lahirdari hasil kajian akademis dan riset yang mendalam, bukan dipengaruhi kepentingan pihaktertentu yang memiliki agenda terselubung. Dalam pandangannya, gerakan mahasiswa akantetap memiliki legitimasi apabila berpijak pada data, fakta, serta kepentingan masyarakatluas.Pandangan tersebut relevan mengingat sejarah menunjukkan bahwa tidak sedikit gerakansosial yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuanpolitik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, independensimahasiswa menjadi modal utama yang harus terus dijaga agar gerakan intelektual tidakkehilangan kredibilitas di mata masyarakat.Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah juga akan lebih efektif apabila disampaikan kepadapemerintahan yang membuka ruang komunikasi. Dalam konteks ini, Alwan menilaipemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan sikap terbuka terhadap berbagaikritik yang berkembang. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menerima demonstran, tetapijuga menyediakan ruang dialog sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanismedemokrasi.Sikap terbuka tersebut, menurut Alwan, terlihat pula dalam berbagai isu kebijakan ekonomimaupun program prioritas nasional. Ketika muncul masukan mengenai pelemahan nilai tukarrupiah maupun kondisi pasar modal, pemerintah dinilai melakukan evaluasi terhadapkebijakan fiskal dan moneter sesuai perkembangan situasi. Begitu pula terhadapimplementasi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu perhatian publik. Berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut disebut mendapat respons melaluilangkah mitigasi dan perbaikan sehingga kebijakan dapat terus disempurnakan.Artinya, kritik yang berbasis argumentasi tetap memperoleh ruang untuk didengar. Kondisidemikian semestinya mendorong berkembangnya budaya dialog yang lebih produktifdibandingkan sekadar memperbesar eskalasi konfrontasi di ruang publik. Demokrasi akansemakin matang apabila setiap aspirasi direspons melalui komunikasi yang terbuka dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.Selain substansi tuntutan, aspek etika dalam menyampaikan pendapat juga menjadi perhatianpenting. Tuan Guru Batak Syekh Dr. H. Ahmad Sabban el-Rahmaniy Rajagukgukberpandangan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional seluruh warganegara. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap menjunjung nilai moral, adab, dan budaya bangsa yang selama ini menjadi identitas Indonesia.Menurut pandangannya, bangsa Indonesia dibangun di atas nilai agama, Pancasila, sertabudaya ketimuran yang mengedepankan sopan santun. Karena itu, perbedaan pendapat tidakseharusnya diwujudkan melalui penghinaan, cacian, ataupun ujaran yang merendahkanmartabat pihak lain. Kritik tetap dapat disampaikan secara tegas tanpa harus menghilangkanpenghormatan terhadap sesama warga negara.Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dariluasnya kebebasan berbicara, tetapi juga dari kedewasaan masyarakat dalam menggunakankebebasan tersebut. Semakin tinggi budaya berdialog dan saling menghormati, semakin kuatpula fondasi demokrasi Indonesia.Tuan Guru...
- Advertisement -

Baca berita yang ini