Integrasi Kereta Cepat-LRT-MRT, Presiden Jokowi Ingin Ada Transfer Teknologi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengintegrasian Light Rail Transit (LRT) dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal segera terealisasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan proyek ini mampu meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam layanan transportasi.

Selain itu, Jokowi juga berharap terjadi transfer teknologi dari proyek pembangunan kereta cepat ini. SDM dari Tahan Air diharapkan bisa menyerap ilmu dari pembangunan yang saat ini berlangsung.

“Nanti apabila sudah diputuskan akan diperpanjang sampai ke Surabaya, kesiapan SDM-SDM kita sudah memiliki pengalaman yang di Jakarta-Bandung,” kata Jokowi, Selasa 18 Mei 2021.

Tidak hanya mampu menyerap ilmu, namun Presiden Jokowi juga mengharapkan dengan adanya pengintegrasian antara kereta cepat, LRT dan MRT ini, diharapkan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain.

“Saya berharap, kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta. Sehingga ada sebuah efisiensi waktu, kecepatan, dan kita harapkan ini bisa menjadi sebuah daya saing bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara lain,” kata Jokowi.

Adapun, dalam kunjungannya di wilayah Bekasi, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian, Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi.

Saat itu, Presiden Joko Widodo mengunjungi dua lokasi yaitu peninjauan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kelurahan Warungharja, Cikarang Utara, Kota Bekasi dan Kelurahan Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini