Ini Langkah Evakuasi WNI dari Wuhan yang Disiapkan Pemerintah Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Jokowi sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Kota Wuhan.

Di tanah air, Kementerian Kesehatan misalnya sudah menyiapkan tiga rumah sakit di Indonesia untuk mengarantina WNI itu saat tiba di tanah air.

Ketiganya adalah RS Sulianti Suroso, RS Tarakan, dan RSPAD. Rumah sakit tersebut dilengkapi dengan chamber tekanan negatif sehingga mampu mendeteksi apakah WNI yang baru datang dari Wuhan itu terpapar virus corona atau tidak.

Rumah sakit tersebut juga dilengkapi ruang isolasi dengan jumlah memadai. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan satu gedung rumah sakit bisa mengisolasi 100 – 200 orang.

“Kemenkes siap jika WNI di Wuhan yang berjumlah 243 orang dievakuasi bertahap atau secara bersamaan,” kata Terawan, Selasa 28 Januar 2020.

Sementara, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menegaskan proses karantina tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi di Cina sebelum mereka diterbangkan ke Indonesia.

Proses karatina di Cina dilakukan Dinas Kesehatan setempat berupa masa inkubasi dan observasi. Masa karantina nanti masing-masing selama 14 hari.

Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta WNI yang tinggal di daerah karantina di Cina segera melaporkan diri ke Perwakilan RI terdekat atau secara online melalui aplikasi Portal Peduli WNI (peduliwni.kemlu.go.id).

Menurut laman kemlu.go.id WNI yang tinggal di daerah karantina Wuhan ada 243 orang yang mayoritas mahasiswa. Selain di Wuhan mereka tersebar di Xianing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan, tidak satu pun WNI di daerah itu yang terjangkit virus corona 2019-nCoV.

Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Beijing dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) telah membangun jalur komunikasi dan memberikan bantuan logistik yang diperlukan.

Sementara KBRI Beijing sedang mengupayakan bantuan logistik bagi WNI yang berada di daerah karantina serta melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. Bantuan logistik itu dilakukan karena harga bahan pokok di daerah karantina melambung tinggi akibat tidak ada pasokan.

Pada 26 Januari 2020 telah diadakan video conference antara Kemlu, Kemenkes, KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong dan KDEI Taipei untuk membahas secara detail opsi-opsi penanganan WNI termasuk opsi melakukan evakuasi WNI.

Komunikasi serupa juga dilakukan dengan perwakilan asing di Cina yang akan mengambil opsi serupa yaitu evakuasi warganya, seperti Jepang dan Amerika Serikat.(Widyo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini