Ini Kata Pengamat Soal Sistem 2-1 untuk Atasi Kemacetan di Puncak Bogor

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno angkat bicara terkait uji coba sistem 2-1 di Puncak, Bogor. Menurutnya, sistem tersebut tetap saja membuat kemacetan.

Permasalahan di Puncak kata dia, berkutat pada dua hal yaitu kapasitas jalan yang tidak bertambah dan populasi kendaraan yang terus meningkat.

“Ini kan hanya soal manajemen saja. Mau dipilih yang mana. Kapasitas jalan tidak bertambah, populasi kendaraan yang lewat selalu bertambah dan tidak berkurang,” kata Djoko kepada wartawan.

Djoko mengatakan pilihan untuk mengurangi macet adalah melakukan pengalihan arus atau membatasi kendaraan pribadi. Dia menuturkan sistem sebelumnya one way, awalnya bisa membantu, namun populasi kendaraan terus bertambah.

Dia mengakui sudah ada upaya untuk mengurangi penggunaan pribadi melalui rute langsung Blok-Puncak. Meski demikian, ada masalah sosial di masyarakat setempat terkait bisnis lahan parkir yang terganggu akibat rute tersebut.

Sebelumnya, beragam masalah ditemukan saat penerapan uji coba sistem 2-1 di jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Kemacetan pun masih menghantui.

Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Hindro Surahmat mengatakan Pasar Cisarua menjadi titik paling krusial. Sebab lokasi tersebut menjadi penyebab kemacetan panjang.

“Kita mutar dari Taman Safari Indonesia (TSI) sudah macet. Jarak TSI ke Pasar Cisarua sekitar 2 kilometer, ditempuh 1 jam lebih. Sekitar 2 jam sampai sini (TMC Gadog),” kata Hindro.

PKL di sekitar Pasar Cisarua, disebut Hindro, sampai memakan bahu jalan. Selain itu, parkir liar membuat kondisi semakin semrawut.

“Kapasitas jalan tidak maksimal. Terus ada penyempitan, yang dari dua menjadi satu lajur. Itu sangat mengganggu. Apalagi dari dua ke satu, posisinya di Pasar Cisarua. Itu makin crowded, titik krusial (kemacetan),” katanya.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini